Heboh Kebocoran Data KPU, PKS Blak-blakan Khawatir Berdampak pada Hasil Pemilu

Warta Ekonomi, Jakarta -

Anggota Komisi I Fraksi PKS DPR RI, Sukamta angkat suara soal heboh kebocoran data pemilih pada situs Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Hal ini Sukamta sampaikan dalam Rapat Paripurna DPR RI Ke-10 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2023-2024 DPR RI di Ruang Rapat Paripurna, Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta (05/12/23).

Sukamta menegaskan kebocoran data ini mengkhawatirkan karena sudah masuk masa kampanye Pemilu 2024.

“Pada saat ini ada event yang sangat penting memasuki masa kampanye untuk pemilu di 2024 akan tetapi di hari pertama kampanye situs KPU dibobol oleh hacker dan ada 204 juta data pemilih yang bocor dan diperjualbelikan ke publik, tentu ini sangat mengkhawatirkan pertama soal data yang bocor yang kedua soal situs KPU” ungkap Anggota DPR RI Dapil D.I Yogyakarta tersebut, dikutip dari laman fraksi.pks.id.

Baca Juga: Anies Baswedan Tegaskan Ibu Hamil Tidak Perlu Asam Sulfat: Asam Folat, Carinya Jangan di Bengkel

Sukamta mengungkapkan apabila benar terjadi kebocoran data di situs KPU yang dilakukan oleh hacker, maka hal tersebut perlu segera diselesaikan dengan tuntas.

Ia blak-blakan khawatir apabila terjadi manipulasi hitung-hitungan Pemilu 2024 atas kebocoran ini.

“Kalau betul sumber kebocoran adalah karena situ kpu yang di hack oleh hacker maka ini perlu dituntaskan dengan setuntas-tuntasnya saya tidak bisa membayangkan kalau proses pemilu dan perhitungan hasil pemilu terjadi dan hacker masih menanamkan malware dan masih bisa mengendalikan situs maka hasil perhitungan proses pemilu itu bisa dipengaruhi oleh hacker dan itu bisa mengganggu kredibilitas hasil kerja kpu dan pemilu” tegasnya.

Lebih lanjut Sukamta menyebutkan bahwa jangan sampai kecurigaan masyarakat terhadap kredibilitas hasil pemilu menggangu legitimasi pemerintahan.

Terakhir, Sukamta mendorong agar DPR RI memberikan support agar KPU dapat membenahi sistem IT-nya agar terbebas dari malware dan aman dari ancaman hacker.

“Tentu kita tidak ingin hal ini terjadi di dalam proses pemilu yang sangat kita nanti-nantikan, kita tidak ingin kredibilitasnya terganggu dan hanya menjadi rumor selama lima tahun ke depan” ungkap Sukamta.

“Maka mohon pimpinan agar KPU bisa diberikan support dan dorongan agar membenahi sistem IT-nya, sehingga kalau perlu membuat sistem baru yang bebas dari malware dan tidak bisa ditembus lagi oleh hacker, ini sudah masuk masa proses kampanye situasinya sangat penting dan mendesak untuk terselenggaranya pemilu yang legitimate, agar hasilnya dirasakan dan disepakati dengan bersama seluruh komponen bangsa,” tutupnya.

Sebelumnya, dikabarkan adanya pihak yang menjual data yang diduga milik KPU sejak hari Senin, 27 November 2023 sekitar pukul 15.00 WIB.

Baca Juga: Investor Asing Belum Ada di IKN, Jokowi: Masa Satu Saja Ndak Ada...

Dikutip dari siaran pers KPU, Setelah mendapatkan informasi tersebut, KPU langsung menginformasikan kepada BSSN, Bareskrim dan instansi terkait lainnya.

“KPU senantiasa berkoordinasi dengan BSSN, Bareskrim, Pihak Pengembang, dan instansi terkait lainnya untuk mendapatkan data-data dan bukti-bukti digital terkait informasi data breach tersebut,” demikian bunyi kerterangan pers dikutip dari laman kpu.go.id.

“Berdasarkan hasil pengecekan bersama, saat ini beberapa analisis sedang dijalankan seperti analisis log akses, analisis manajemen pengguna, dan analisis log lainnya yang diambil dari aplikasi maupun server yang digunakan untuk mengidentifikasi pelaku, jika benar melakukan peretasan terhadap Sistem Informasi Data Pemilih,” lanjutnya.