Soal Gubernur Jakarta Ditunjuk Presiden, NasDem: Kalau Mau, Semuanya Aja Sekalian!

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Ahmad Sahroni, dengan tegas menyatakan penolakannya terhadap wacana penunjukkan gubernur secara langsung oleh presiden di DKI Jakarta.

Ia menilai wacana peraturan tersebut adalah kemunduran demokrasi dari Indonesia. Bahkan menurutnya tidak etis.

Baca Juga: Instruksi Surya Paloh, NasDem Ajak Pro-Demokrasi Gugat RUU DKJ

“NasDem menolak untuk menjadikan draf itu sebagai keputusan dalam rangka pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur khusus Jakarta dipilih oleh presiden. Itu sama saja memundurkan demokrasi secara terbuka,” ujar Sahroni, dilansir pada Jumat (8/12).

Elite Partai NasDem ini  menegaskan, tidak sepatutnya hak rakyat untuk memilih pemimpinnya ditiadakan.

“Ini sangat tidak etis. Kalau mau semuanya saja sekalian, gubernur, wakil gubernur, wali kota, bupati, semua dipilih presiden, jangan tanggung-tanggung,” tegas Sahroni.

Wakil Ketua Komisi III DPR itu mengaku sedih melihat kondisi politik saat ini menjelang Pemilu 2024. Sejumlah isu dinilai sengaja digulirkan untuk menutupi isu lainnya.

Sahroni menilai wajar apabila pilkada terutama di Jakarta membutuhkan biaya besar. Apalagi, proses demokrasi ini sudah rutin dilakukan setiap lima tahun. Sehingga, dia tidak setuju pilkada Jakarta dihapuskan karena dasar biaya yang mahal.

Baca Juga: NasDem Tolak Wacana Penunjukan Gubernur Jakarta Lewat Presiden

“Ini mahal karena orangnya semua sudah moderat, perlu perluasan situasional yang sudah ada di Jakarta sekarang ini. Jadi nggak ada landasan karena mahal,” tukas Sahroni.