Instruksi Surya Paloh, NasDem Ajak Pro-Demokrasi Gugat RUU DKJ

Partai NasDem menolak mekanisme penunjukan langsung gubernur oleh presiden di DKI Jakarta. Pihaknya menilai demokrasi telah dicederai oleh RUU Daerah Khusus Jakarta (DKJ).

Ketua Umum Partai NasDem, Surya Paloh dengan tegas memerintahkan jajarannya untuk menolak wacana tersebut demi kelangsungan dari demokrasi di Indonesia.

Baca Juga: Bawa-Bawa Diksi 'Kekuatan Prodemokrasi' dan 'Reformasi 98', Bang Surya Paloh Tegas Katakan: Menolak...

“Pilkada adalah salah satu mekanisme yang dibangun demi termanifestasikannya demokrasi dalam kehidupan politik kita. Maka tidak sepatutnya praktik politik yang menjadi amanat Reformasi ’98 ini diubah dengan semena-mena,” tegasnya dilansir pada Jumat (8/12).

Tiap-tiap daerah yang mempunyai keistimewaan memiliki kekhususannya masing- masing. Selama ini, posisi Gubernur Kota Jakarta serta anggota DPRD-nya dipilih melalui mekanisme demokrasi, yakni pilkada. Adapun posisi wali kota dan bupati, dipilih dan ditetapkan oleh gubernur terpilih.

“Inilah kekhasan yang dimiliki oleh Kota Jakarta selama ini merujuk pada kenyataan wilayah, politik, dan kebutuhan faktualnya sebagai kota terbesar di Tanah Air,” lanjut Surya.

Lebih lanjut Surya Paloh ingin mengetuk nurani dan kepekaan para perumus kebijakan, khususnya pihak eksekutif dan legislatif, untuk mengingat dengan penuh hikmat bahwa demokrasi telah menjadi pilihan kita dalam mengelola sirkulasi kekuasaan.

Baca Juga: NasDem Tolak Wacana Penunjukan Gubernur Jakarta Lewat Presiden

Oleh karena itu, tandas Surya, sudah seharusnya dan sepatutnya, rumusan terkait pelimpahan kekuasaan kepada seseorang yang akan memimpin DKJ dilaksanakan dalam sebuah pemilu sebagaimana telah berlangsung selama ini.