Bau Anyir Wacana Gubernur Jakarta Ditunjuk Presiden, Kubu AMIN: Ada Niat Matikan Demokrasi

Warta Ekonomi, Jakarta -

Ketua Dewan Pakar Tim Pemenangan Nasional Timnas Capres Anies Baswedan dan Cawapres Gus Muhaimin Iskandar (Timnas AMIN) Prof. Dr. H. Hamdan Zoelva, S.H., M.H. memprotes keras wacana penunjukan langsung gubernur oleh presiden di DKI Jakarta.

Ia menilai hal ini tak hanya mencederai demokrasi, namun terdapat bau rencana jahat di balik kemunculan wacana dalam Rancangan Undang-undang (RUU) Daerah Khusus Jakarta (DKJ).

Baca Juga: Pendukung Ganjar Pranowo Hadir di Acaranya, Anies Baswedan Beri Pujian: Contoh Orang Demokratis

“Kalau kita membaca pasal tentang penunjukan gubernur dalam RUU Jakarta, sejak reformasi tahun 1999 kita mengakomodasi demokrasi. Lalu, pada 2019 dan seterusnya demokrasi kita semakin menurun. Terakhir rancangan undang-undang daerah khusus Jakarta tiba-tiba muncul, gubernur ditunjuk oleh presiden. Ini kemunduran yang luar biasa dalam demokrasi dan ini tidak boleh terjadi,” tegas Hamdan dilansir pada Jumat (8/12).

Apalagi Jakarta, kata mantan Ketua Mahkamah Konstitusi ini, adalah kota yang terpenting di Indonesia.

“Kota megapolitan, kota dunia, tiba-tiba mau dibalikkan arahnya di mana gubernur ditunjuk oleh presiden,” tanya dia. 

Karena itu, lanjut Hamdan, tidak boleh ada dalam rancangan undang-undang itu bahwa gubernur Jakarta ditunjuk presiden.

“Kalau ini terjadi, benar-benar kemunduran demokrasi yang kita sudah laksanakan sejak masa reformasi 1999 hingga sekarang. Ada banyak masalah demokrasi, bukan berarti membalikkan perkembangan demokrasi itu sendiri,” tegasnya. 

“Ini kita tidak tahu siapa di balik rancangan undang-undang ini di belakangnya. Pasti ada skenario di baliknya. Ada grand design yang secara tidak disadari oleh sebagian anggota DPR tiba-tiba muncul. Ada skenario besar yang berusaha memasukkan ini. Siapa yang punya skenario itu, berarti dia berniat mematikan demokrasi di Indonesia,” lanjut Hamdan. 

Senada dengan Hamdan, sejarawan JJ Rizal mengkritik keras pasal yang memungkinkan gubernur Jakarta ditunjuk oleh presiden tanpa melalui proses pilkada. 

Baca Juga: Jika Terpilih Jadi Presiden, Anies Bakal Gaet Eks Anggota KPK untuk Berantas Mafia Daging

“RUU ini durhaka. Karena Jakarta ini cerminan kota juang. Salah satu sifat kolonialisme itu antidemokrasi, rasistik, dan feodal. Padahal, nasionalisme itu tumbuhnya, besarnya, dan membuat kemerdekaan kita, itu tumbuhnya di Jakarta,” ujar JJ Rizal.