Menu
News
EkBis
New Economy
Kabar Finansial
Sport & Lifestyle
Government
Video
Indeks
About Us
Social Media

Ungkit Nasib Pendukung Prabowo 2019, Anies: Dia Menuntut Keadilan!

Ungkit Nasib Pendukung Prabowo 2019, Anies: Dia Menuntut Keadilan! Kredit Foto: Antara/Arif Firmansyah
Warta Ekonomi, Jakarta -

Ayah korban pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) Harun Al Rasyid, Didin Wahyudin menghadiri acara debat perdana capres-cawapres sebagai salah satu pendukung calon presiden, Anies Baswedan. 

Dalam memaparkan visi-misi calon presiden nomor urut 1 di debat tersebut, Anies secara gamblang mengangkat kasus pelanggaran HAM yang dialami anak berusia 15 tahun tersebut 4 tahun silam.

Baca Juga: Anies Sebut Nihilnya Keadilan Jadi Masalah Utama Persoalan Utama HAM di Papua

"Hari ini, hadir bersama kita ayahnya Harun Al Rasyid. Harun Al Rasyid adalah anak yang meninggal, pendukung Pak Prabowo di Pilpres 2019 yang menuntut keadilan pada saat itu," kata Anies di kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Jakarta, Selasa (12/12).

Lanjut Anies, merujuk pada ketidakjelasan penyelesaian soal keadilan dalam kasus tersebut yang mana hingga saat ini belum menemui titik terang, akan diubah jika dirinya menjadi orang nomor satu di RI. 

"Apa yang terjadi? Dia tewas sampai dengan hari ini tidak ada kejelasan. Apakah ini akan dibiarkan? Tidak, ini harus diubah," imbuhnya. 

"Karena itu, kami mendedikasikan diri, hadir untuk memberikan komitmen bahwa dari puncak ke bawah, kami akan menegakkan hukum kepada siapa saja. Kami akan mengembalikan marwah kehidupan bernegara kepada hukum sebagai tempat yang paling tinggi," lanjutnya. 

Lebih lanjut, Anies menuturkan bahwa kententuan keadilan hukum yang adil itu akan meliputi seluruh kalangan, baik untuk pihak ASN, TNI hingga Kepolisian. Baginya hukum adalah alat untuk mencapai tujuan bernegara, bukan tujuan pribadi penguasa. 

Baca Juga: Debat Perdana Capres, Anies Baswedan Singgung Cawapres Milenial: Kenyataannya Hukum Itu Bengkok

Alhasil, apabila prinsip tersebut tidak dipahami, tidak dijadikan rujukan utama, dan tidak dipegang erat oleh pemimpin tertinggi, maka produk hukum yang dihasilkan dan praktik hukum yang berjalan akan menjadi tidak adil, tidak bermanfaat, dan tak memberikan kepastian.

Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.

Editor: Aldi Ginastiar

Advertisement

Bagikan Artikel: