Anies Sebut Nihilnya Keadilan Jadi Masalah Utama Persoalan Utama HAM di Papua

Calon Presiden (Capres) nomor urut 1, Anies Baswedan menilai persoalan hak asasi manusia (HAM) di Papua tidak hanya berdasar pada gerakan separatisme, terorisme, hingga tindakan kriminal.

Adapun hal itu dia ungkap menyusul jawaban Capres nomor urut 2, Prabowo Subianto, yang diberikan oleh panelis di debat perdana kandidat Capres di kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU), Jakarta, Selasa (12/12/2023) malam.

Anies menilai, persoalan HAM di Papua muncul akibat ketidakadaan keadilan di wilayah tersebut. Dia menilai, kedamaian bersandar pada prinsip keadilan yang mesti dikedepankan.

"Apa permasalahannya (HAM di Papua)? Masalah utamanya adalah tiadanya keadilan di tanah Papua, itu masalahnya. Jadi tujuannya bukan semata-mata tentang mentiadakan kekerasan, karena damai itu bukan tidak ada kekerasan. Damai itu ada keadilan, itu prinsip utamanya," kata Anies dalam debat kandidat capres di kantor KPU, Jakarta, Selasa (12/12/2023).

Anies menyebut, peristiwa pelanggaran HAM di Papua mesti diselesaikan secara tuntas. Adapun hal itu dia nilai akan terwujud seandainya keadilan bisa diwujudkan dan pendekatan dialog bisa dikedepankan.

"Jadi caranya bagaimana? Satu, atas semua peristiwa pelanggaran HAM yang terjadi, dilakukan penyelesaian hingga tuntas," jelasnya.

"Kedua mencegah terjadinya pengulangan dengan memastikan semua yang bekerja di Papua memahami bahwa yang harus dihadirkan bukan tidak ada kekerasan tapi keadilan. Ketiga melakukan dialog dengan semua secara kopartisipatif," tandasnya.

Baca Juga: Debat Perdana Capres, Anies Baswedan Singgung Cawapres Milenial: Kenyataannya Hukum Itu Bengkok

Sebelumnya, Prabowo Subianto menyebut bahwa persoalan HAM di Papua rumit lantaran adanya gerakan separatisme yang juga didorong oleh pihak asing. Dia menyebut adanya pihak yang ingin melihat adanya disintegrasi di Indonesia.

Di sisi lain, Prabowo juga menyebut adanya tindakan terorisme yang meneror masyarakat Papua. Oleh karenanya, dia mengaku akan menegakkan hukum, memperkuat aparat, dan mempercepat pembangunan ekonomi di wilayah Papua sebagaimana yang dilakukan Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat ini.

"Kita harus membawa kemajuan ekonomi sosial, services yang terbaik untuk rakyat Papua, melindungi rakyat Papua dari keganasan para separatis dan teroris, dan menjamin penegakan hak asasi manusia," papar Prabowo.