Petani Keluhkan Masalah Pupuk, PKS Singgung Soal Pendanaan IKN

Anggota DPR RI Komisi IV Fraksi PKS Slamet angkat suara soal keluhan petani di Indonesia soal kelangkaan dan mahalnya pupuk.

Slamet blak-blakan mengkritik pemerintah yang dinilai tidak serius dalam mengatasi permasalahan kelangkaan pupuk subsidi.

Slamet mengatakan, anggaran subsidi pupuk yang hanya sebesar Rp 26 triliun pada tahun 2024 ini tidak cukup dan tidak efisien untuk mengatasi langkanya pupuk subsidi.

“Anggaran Rp 26 triliun itu hanya memenuhi sepertiga dari kebutuhan kuota pupuk subsidi nasional yang mencapai 70T. Ini jelas tidak cukup,” tegas Slamet sebagaimana dikutip dari laman fraksi.pks.id, Kamis (4/1/23).

Baca Juga: Investor Asing Belum Ada di IKN, Jokowi: Masa Satu Saja Ndak Ada...

Slamet pun menyoroti pendanaan lain seerti Ibu Kota Negara (IKN), kereta cepat, mobil listrik.

Menurutnya, pemerintah lebih berpihak pada proyek-proyek strategis nasional seperti tersebut daripada memperhatikan kebutuhan petani.

“Pemerintah bilang berpihak pada petani, tapi anggaran untuk subsidi pupuk hanya dipenuhi 30%. Sementara, untuk pendanaan IKN, kereta cepat, mobil listrik, pemerintah bisa dengan sigap menyediakan uang dengan cara apa pun,” kata Slamet.

Slamet pun meminta pemerintah untuk segera menambah anggaran subsidi pupuk menjadi Rp 70 triliun.

“Agar pupuk subsidi tidak langka, harusnya pemerintah memberikan anggaran Rp 70 triliun. Kalau tidak, jangan salahkan petani jika produktivitasnya menurun dan produksi pangan kita terganggu,” tutup Slamet.