Dosen Program Studi Hubungan Internasional Universitas Paramadina Dr. Peni Hanggarini menyoroti sejumlah pandangan calon presiden dan calon wakil presiden terkait dengan kebijakan luar neger dari Indonesia.
Ia mengatakan, siapapun yang akan menjadi pemimpin terpilih pada pesta demokrasi kali ini harus menyiapkan strategi diplomasi yang berorientasi dalam sektor ekonomi, khususnya untuk meningkatkan peran strategis diaspora dari Indonesia.
Baca Juga: Anies Dilaporkan Soal Data Lahan Prabowo, JK: Jika Diperiksa, Minta Kesaksian Jokowi
Peni menyebutkan kebijakan tersebut harus bisa berdampak secara multilateral namun memegang prinsip bebas aktif dan kepentingan dari Indonesia.
“Diplomasi Indonesia tidaklah transaksional atau inward looking dan Indonesia telah berperan penting di tingkat multilateral. Namun prinsipnya bebas aktif dan kepentingan nasional sebagai dasar pelaksanaan kebijakan luar negeri dan diplomasi,” ujarnya dalam ajang dari Diskusi Publik "Catatan Awal Tahun : Menimbang Visi dan Misi Capres dan Evaluasi Tentang Politik Luar Negeri", Kamis (11/1).
Adapun pandangan terhadap kebijakan luar negeri Indonesia di masa mendatang dapat disampaikan bahwa terdapat tantangan dari lingkungan eksternal seperti, dampak rivalitas dalam Kawasan dari Indo-Pasifik, dampak potensi perang berlarut, hingga tantangan terhadap sentralitas ASEAN.
Selain itu juga terdapat tantangan dari lingkungan internal, seperti konsistensi prinsip politik luar negeri bebas aktif, aktivitas negara dalam forum global hingga persoalan sumber daya alam.
Peni mengatakan, dirinya memberi apresiasi terhadap pelaksanaan kebijakan luar negeri dan diplomasi yang telah diterapkan oleh Indonesia. Di sisi lain, kebijakan luar negeri yang selama ini masih tetap konsisten dengan prinsip politik luar negeri bebas aktif yang dipertahankan.
Tantangan selanjutnya untuk para calon presiden dan calon wakil presiden mengenai kebijakan luar negeri adalah harus menampilkan strategi yang "smart“. Beberapa hal menurutnya bisa dilakukan.
Pertama, perlunya strategi kebijakan luar negeri dan diplomasi berdasarkan prioritas sumber daya yang dimiliki. Kedua, perlunya inisiatif strategis yang mendukung visi.
Baca Juga: Urusi Format Debat Capres, Kubu Anies-Muhaimin Cium Ketidaknetralan Jokowi
Ketiga, peningkatan sumber daya diplomasi, sinergi antar aktor hingga keterlibatan publik dan terakhir atau keempat adalah peningkatan diplomasi terkait pertahanan maritim.
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Penulis: Aldi Ginastiar
Editor: Aldi Ginastiar
Tag Terkait:
Advertisement