Potensi Ekonomi Syariah Tinggi, Ini Wejangan untuk Penerus Kerja Presiden Jokowi

“Malaysia sudah menerapkan regulasi terkait sejak awal yang mendorong perkembangan perbankan syariah yang pesat,” ujar Hakam.

Kerja sama dan investasi internasional Indonesia masih sangat kurang di lingkup ekonomi syariah. Pendidikan dan peningkatan mutu sumber daya manusia serta riset dan inovasi masih berkembang lambat.

Baca Juga: Soal Merger BTN Syariah dan Bank Muamalat, OJK: Belum Ada Izin yang Masuk

Kemampuan tenaga kerja terkait perbankan syariah juga masih kurang. Banyak eksekutif bank syariah yang lebih didominasi alumni bank konvensional.

Hakam menilai terdapat sejumlah upaya yang bisa dilakukan pemerintah termasuk jajaran pemegang kepentingan seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Misalnya dengan memberikan sebuah dorongan untuk tumbuh kembang ekosistem keuangan syariah di Indonesia.

“OJK telah menerapkan kewajiban pemisahan atau spin off Unit Usaha Syariah. Upaya menghadirkan pesaing Bank Syariah Indonesia (BSI) perlu didukung agar iklim persaingan perbankan syariah berlangsung sehat. Setidaknya ada dua lagi bank syariah sekelas BSI agar publik memiliki lebih banyak pilihan dalam memiliki bank syariah,” jelasnya.

Digitalisasi juga menjadi pilihan yang tidak bisa dielakan pada perbankan syariah. Tingkat literasi dan inklusi keuangan syariah masih rendah, yaitu sebesar 9,4% dan 12,2%.

Baca Juga: Prudential Syariah Solusi Proteksi Berbasis Syariah

Angka-angka tersebut jauh tertinggal dibandingkan indeks literasi dan inklusi keuangan nasional yang masing-masing sebesar 49,68% dan 85%.