Anies Baswedan: Keputusan Tanpa Keadilan Tidak Akan Langgeng, Timbulkan Kemarahan

Warta Ekonomi, Ambon -

Calon Presiden nomor urut 1 Anies Baswedan mengatakan keputusan yang diambil tanpa mempertimbangkan unsur keadilan maka keputusan tersebut tidak akan langgeng dan bahkan menimbulkan kemarahan. Hal ini Anies sampaikan pada acara ‘Desak Anies’ edisi Ambon pada Senin (15/1/24).

Anies mengatakan demikian terkait rekam jejaknya memimpin DKI Jakarta di mana iamemilih untuk ambil keputusan yang berbeda dari arahan pusat soal upah minimum provinsi.

Anies mengambil jalan berbeda dari pusat karena menurutnya aturan baru yang hanya menaikkan upah buruh sebesar 0,8 persen dirasa tidak adil di mana nilai keadilan menurut Anies adalah hal pertama yang ia pegang dalam mengambil keputusan.

Baca Juga: Timnas AMIN Buka Suara Soal Dukungan Abu Bakar Ba'asyir ke Anies Baswedan

“Kalau keputusan itu tidak adil maka dia tidak akan langgeng, keputusan yang tidak adil akan menimbulkan kemarahan, ini namanya panggilan demonstrasi, orang akan protes karena nggak masuk akal,” jelasnya.

Adapun Anies menyampaikan dirinya punya 4 patokan dalam mengambil keputusan sebagai seorang pemimpin.

Pertama adalah prinsip keadilan dan kesetaraan, kedua terkait kepentingan publik, ketiga berdasar ilmu dan data, keempat terkait aturan yang ada.

Anies menegaskan dirinya memegang penuh patokan tersebut dengan yang paling utama memastikan sebuah keputusan memenuhi prinsip keadilan dan kesetaraan.

Baca Juga: Tegas! Anies Baswedan Mau Hapus Regulasi Batas Usia Pelamar Kerja: Kami Ubah Aturannya!

“Patokan kami ada 4, satu prinsip keadilan kesetaraan, mana yang memenuhi prinsip ini. Kedua kepentingan publik, mana yang lebih besar. Ketiga data ilmu fakta yang jadi rujukan. Keempat mendasarkan kepada aturan. Urutannya tidak saya balik,” tegasnya.

Anies mengungkapkan dirinya memandang aturan terkait UMP tadi tidak memenuhi unsur keadilan kepada para pekerja hingga akhirnya ia memperjuangkan kenaikan upah beda dengan apa yang ditetapkan oleh pusat.

“Saya sebagai Gubernur dapat aturan itu, harus bagaimana saya? Saya bilang tidak, saya gunakan UU kekhususan Jakarta untuk Jakarta tetap menggunakan aturan lama supaya ada rasa keadilan bagi UMP kita,” jelasnya.