Videotron Anies Diturunkan, Nasdem: Pasang Iklan Videotron Kan Tidak Murah

Warta Ekonomi, Jakarta -

Videotron capres nomor urut 1 Anies Baswedan diturunkan secara sepihak. Videotron Anies bergaya ala k-popers sebelumnya tayang di depan Grand Metropolitan Bekasi dan Graha Mandiri Jakarta.

Pemprov DKI Jakarta dan Pemkot Bekasi "lepas tangan" dan melempar tanggungjawab kepada pihak swasta.

Merespons hal ini, Ketua DPP Partai NasDem Bidang Pemilih Pemula Lathifa Al Anshori menilai penurunan videotron Anies adalah perlawanan politik yang eksplisit terhadap paslon Anies Baswedan - Muhaimin Iskandar, dari pihak yang memiliki kuasa mayoritas, atau bahkan absolut, atas titik-titik videotron tersebut.

“Indonesia negara demokratis, apapun bentuk menyampaikan pendapat dan rasa tidak suka, perlu dihormati, walaupun ekstrim,” kata Lathifa kepada wartawan, Rabu (17/1/24)

Sebagai kaum muda di politik, Lathifa paham betul semangat pendukung-pendukung muda AMIN sangatlah tinggi sampai tim Anies Bubble dan Olppaemi Project bahu-membahu untuk pasang iklan sendiri.

"Pasang iklan videotron kan tidak murah dan perlu kerja keras juga, apalagi bagi anak muda. Tentu ini menjadi pengalaman kami yang tak terlupakan dan semakin membakar semangat pendukung 01 untuk semakin bergerilya,” tutur Lathifa.

Apa saja yang janggal dalam penurunan videotron Anies? Menurut Lathifa perlu diketahui bagaimana pernyataan dari pihak swasta yang menghentikan iklan itu secara sepihak, mengap sampai saat ini belum ada keterangan.

"Apakah akan lepar batu, sembunyi tangan? Kalau business is business, berarti deal is deal. Setuju menerima pasang iklan, ya pasang. Saya rasa perlu dicari tahu bentuk business model yang dijalankan oleh perusahaan iklan yang menerima iklan tersebut di awal,"

"Mungkin ada klausul pihak manajemen reklame dapat membatalkan iklan secara sepihak. Jadi, apa nama perusahaan reklame videotron dan biro agen pengiklannya? Siapa pemilik atau pemegang sahamnya? Apakah murni swasta atau ada saham pemerintah daerahnya?” terang Lathifa.

Sebab, lanjut Lathifa, pembatalan iklan sepihak disebut karena alasan ‘di luar kuasa’. Berarti menurut Lathifa ada yang sangat berkuasa atas reklame videotron tersebut, sehingga operator administrasinya berani melawan perjanjian kerja iklan untuk menurunkannya.

Lebih lanjut, Lathifa mengapresiasi Bawaslu yang berinisiatif akan meminta keterangan pihak-pihak terkait dengan videotron ini. Lathifa menegaskan, anak muda perlu akuntabilitas dalam perjalanan demokrasi di Indonesia.

"Patut rasanya kita semua dapat menelusuri untuk menemukan siapa yang meminta dan memerintahkan penurunan iklan yang dipasang relawan-relawan muda tersebut. Setidaknya demi belajar bagaimana berkembangnya demokrasi modern di Indonesia hari ini," kata Lathifa yang juga Wakil Deputi Bidang Milenial dan Gen Z Timnas AMIN ini.

Diketahui penayangan videotron Anies itu merupakan dukungan secara sukarela dari Anies Bubble dan Olppaemi Project. Baru tayang beberapa jam, tayangan videotron tersebut dikabarkan tidak berlanjut, padahal dijadwalkan penanyangan selama sepekan ke depan.