Menu
News
EkBis
New Economy
Kabar Finansial
Sport & Lifestyle
Government
Video
Indeks
About Us
Social Media

Menurut Survei Angka Kepuasan Publik Terhadap Kinerja Jokowi Masih Tinggi

Menurut Survei Angka Kepuasan Publik Terhadap Kinerja Jokowi Masih Tinggi Kredit Foto: Antara/Hafidz Mubarak A
Warta Ekonomi, Jakarta -

Angka kepuasan publik terhadap kinerja Presiden Joko Widodo (Jokowi) disebut masih relatif tinggi berdasarkan survei terbaru.

Hal ini dilihat dari survei terbaru yang dikeluarkan Indikator Politik Indonesia di mana menyimpulkan publik mayoritas masih puas dengan kinerja Jokowi yang mana mencapai angka 76,5 persen.

“Mayoritas warga cukup/sangat puas atas kinerja Joko Widodo sebagai Presiden, 76.5%,” demikian bunyi rilis Indikator pada Kamis (18/1/24).

“76,5 PERSEN kalau dibulatkan 77 persen, masyarakat merasa sangat puas dan cukup puas,” ungkap pendiri Indikator, Burhanudin Muhtadi pada penyampaian hasil rilis secara daring.

Angka 76,5 persen didapatkan dengan perincian sangat puas 15 persen dan 61,5 persen cukup puas. Sedangkan kurang puas mencapai 19 persen, tidak puas sama sekali 2,2, persen, dengan 2,2 persen tidak tahu atau tidak jawab.

Burhanudin melanjutkan dengan menyebut mayoritas publik yang merasa puas dengan kinerja Jokowi beralasan sang presiden sering beri bantuan sosial kepada rakyat.

Baca Juga: Elektabilitas Anies Baswedan-Cak Imin Terus Menguat, Prabowo-Gibran bin Jokowi Mohon Siap-siap!

Alasan sering beri bansos tercatat menyentuh angka 39 persen diikuti pembangunan infrasturktur di posisi kedua dengan 23,9 persen.

“Apa yang menyebabkan mereka puas, kita tanya secara spontan apa yang buat mereka puas, alasan terbesar adalah karena Jokowi banyak beri bantuan sosial kepada rakyat,” jelasnya.

Adapun alasan terbesar dari publik yang merasa tidak puas dengan Jokowi adalah karena hargaa kebutuhan pokok yang meningkat dengan 27,7 persen, dan alasan kedua terbesar adalah karena bansos yang diberikan tidak merata dengan 16,5 persen.

“Ada masyarakat yang tidak puas, kita tanya terutama karena faktor meningkatnya harga kebutuhan pokok, kedua terkait bantuan tapi mereka menganggap bantuan pemerintah Jokowi tidak merata,” ungkap Burhan.

Baca Juga: Investor Asing Belum Ada di IKN, Jokowi: Masa Satu Saja Ndak Ada...

Survei Indikator ini dilakukan 30 Desember 2023-6 Januari 2024. Penarikan sampel survei Indikator kali ini menggunakan metode multistage random sampling. Dalam survei ini jumlah sampel basis sebanyak 1200 orang yang berasal dari seluruh Provinsi yang terdistribusi secara proporsional, kemudian dilakukan oversample di 13 Provinsi yakni Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Lampung, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Banten, Bali, NTT, Sulawesi Utara dan Sulawesi Selatan. Sehingga total sample sebanyak 4.560 responden.

Populasi survei ini adalah seluruh warga negara Indonesia yang punya hak pilih dalam pemilihan umum, yakni mereka yang sudah berumur 17 tahun atau lebih, atau sudah menikah ketika survei dilakukan.

Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.

Penulis: Bayu Muhardianto
Editor: Bayu Muhardianto

Advertisement

Bagikan Artikel: