Greenpeace Indonesia Nilai Debat Cawapres Gagal Menjawab Krisis Iklim

Kepala Greenpeace Indonesia Leonard Simanjuntak menegaskan debat antar calon wakil presiden kemarin telah gagal karena visi-misi dari para cawapres dinilai tak punya komitmen menyelesaikan masalah iklim.

Debat yang mengangkat tema pembangunan berkelanjutan, sumber daya alam, lingkungan hidup, energi, pangan, agraria, masyarakat adat dan desa dinilai belum menjawab masalah penting tersebut.

Greenpeace Indonesia menyesalkan tidak adanya komitmen yang komprehensif, jelas, dan terukur untuk mengatasi krisis iklim.

Para cawapres gagal mengidentifikasi penyebab utama krisis iklim, yaitu alih fungsi lahan dan sektor energi dengan masifnya penggunaan batu bara. 

"Dari debat semalam, kita menyaksikan bahwa ekonomi ekstraktif masih menjadi watak dalam visi para pasangan calon presiden dan calon wakil presiden. Gibran menggaungkan ekonomi ekstraktif lewat isu nikel dan hilirisasi, sedangkan cawapres lainnya juga tak tegas menyatakan komitmen mereka untuk keluar dari pola-pola yang sama," kata Leonard.

Ia menambahkan watak ekonomi ekstraktif pemerintah selama ini telah memicu banyak masalah, mulai dari ketimpangan penguasaan dan pemanfaatan tanah yang melahirkan pelbagai konflik agraria; merampas hak-hak masyarakat adat, masyarakat lokal, hingga masyarakat pesisir; merusak hutan dan lahan gambut; mencemari lingkungan; membuat Indonesia menjadi salah satu negara emiter besar karena ketergantungan pada industri batu bara; sekaligus memperparah krisis iklim.

Sementara itu dalam isu reforma agraria, lanjut Leonard, para cawapres tidak membahas penyelesaian konflik-konflik agraria akibat proyek-proyek strategis nasional (PSN).

Cawapres 02 dan 03 misalnya, hanya terbatas membahas rencana sertifikasi dan redistribusi lahan tanpa menyentuh akar masalah.

"Data Konsorsium Pembaruan Agraria mengungkap ada 42 konflik agraria akibat PSN pada 2023, melonjak eskalasinya dibanding tahun sebelumnya. Konflik ini meliputi 516.409 hektare lahan dan berdampak terhadap lebih dari 85 ribu keluarga," pungkasnya.