Tanggapi Ucapan 'Keberpihakan' Jokowi, Elite PSI: Kira-kira Bisa Ditebaklah...

"Kira-kira bisa ditebaklah. Menurut kamu dimana? Ya nanti tunggu Pak Jokowi lah ya. Ya kita lihat lah nanti perkembangan. Masih ada berapa hari kan (masa kampanye)," ujar Raja Juli.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan, tidak ada aturan yang melarang pejabat negara untuk memihak dan berkampanye mendukung salah satu pasangan calon tertentu di Pemilu 2024.

Baca Juga: AMIN Bakal Laporkan Jokowi, Buntut Soal Ucapan 'Keberpihakan' Saat Pilpres

Hal itu dia sampaikan saat menanggapi pernyataan Menko Polhukam Mahfud Md soal banyaknya menteri di kabinet Jokowi yang secara terang mendukung kandidat tertentu meski bukan bagian dari tim sukses.

"Itu hak demokrasi setiap orang, setiap menteri sama saja, presiden itu boleh loh kampanye, presiden boleh loh memihak!," kata Jokowi di Halim Perdanakusuma Jakarta, Rabu (24/1).

Jokowi menambahkan, jika ada menteri atau dirinya sendiri selaku presiden akan berkampanye maka yang dilarang adalah tidak menggunakan fasilitas negara. "Tapi yang paling penting waktu kampanye tidak boleh menggunakan fasilitas negara," wanti dia.

Jokowi menjelaskan, menteri dan presiden bukanlah sekedar pejabat publik, namun juga pejabat politik. Maka dari itu, memihak dan mendukung kandidat tertentu adalah dibolehkan.

Baca Juga: Diduga Galang Kekuatan untuk Salah Satu Paslon, Jokowi Dinilai Tunjukkan Sikap Rakus

"Masa gini ga boleh? Gitu enggak boleh? Berpolitik enggak boleh? Boleh! Menteri boleh! Itu saja. Yang mengatur itu tidak boleh menggunakan fasilitas negara," pungkas Jokowi.