Menu
News
EkBis
New Economy
Kabar Finansial
Sport & Lifestyle
Government
Video
Indeks
About Us
Social Media

Anies Pertanyakan Izin Penggunaan JIS yang Tak Kunjung Rampung: Kita Lihat Seberapa Adil

Anies Pertanyakan Izin Penggunaan JIS yang Tak Kunjung Rampung: Kita Lihat Seberapa Adil Kredit Foto: Istimewa
Warta Ekonomi, Tapanuli Selatan -

Calon Presiden (Capres) nomor urut 1, Anies Baswedan buka suara terkait surat izin pemakaian Jakarta Internasional Stadium (JIS) sebagai lokasi kampanye akbarnya pada 10 Februari 2024 mendatang. 

Anies mengaku akan melihat lebih dulu keadilan pemangku kepentingan terkait izin penggunaan JIS. Pasalnya, kampanye akbar sendiri merupakan kegiatan yang dilindungi secara konstitusi. 

"Ya kita akan lihat saja seberapa adil, seberapa fair, kenapa? Karena ini bukan sebuah kegiatan konser, ini adalah kegiatan konstitusional, kita menjalankan konstitusi," kata Anies kepada wartawan di Tapanuli Selatan, Kamis (1/2/2024).

Anies menegaskan, kegiatan kampanye akbar tertuang dalam konstitusi lantaran memuat pesta demokrasi yang digelar lima tahunan. Semua kandidat, kata dia, diberi kesempatan yang sama dalam melakukan kampanye. 

"Konstitusi kita menetapkan ada pilpres tiap lima tahun, karena itu lah ditetapkan calon presiden dan calon presiden, diberikan hak konstitusional untuk menyelenggarakan kampanye," jelasnya. 

Anies menuturkan, kegiatan kampanye tidak bisa disetarakan dengan acara hiburan. Dia menegaskan, kegiatan kampanye sama hal dengan menjalankan amanah konstitusi.

Baca Juga: Ungkap Alasan Tolak Dampingi Anies, Mahfud: Demokrat Sudah Mengancam

Anies pun mempertanyakan hambatan yang dinilai hendak merecoki gelaran kampanye akbar. Menurutnya, gangguan itu setara dengan menghambat kegiatan demokrasi. 

"Apakah ada yang berniat untuk menghambat kegiatan konstitusional? Apakah ada niat untuk menghambat kegiatan berdemokrasi?" tegasnya. 

Lebih jauh, Anies pun menegaskan bahwa seluruh rakyat mengawasi tindak-tanduk pihak hendak mempersulit kegiatan kampanye.

"Negara demokrasi salah satu terbesar apakah cacat apakah wajar? Apakah bermasalah? Nanti itu akan dinilai publik diluar, nanti itu rakyat yang menilai?" tandasnya. 

Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.

Penulis: Andi Hidayat
Editor: Amry Nur Hidayat

Advertisement

Bagikan Artikel: