Pemilu Menghitung Hadir, Muhajir Harap Netralitas Dijunjung Jokowi

Warta Ekonomi, Jakarta -

Ketua Umum Forum Ummat Bersatu (Fourbes) Ahmad Muhajir Sodruddin menyerukan netralitas untuk dijunjung tinggi oleh pemerintah hingga penyelenggaran pesta demokrasi di Pemilu 2024.

Ia mengatakan, sebaiknya pemerintah tak usah ikut campur sebagai tim sukses guna menjadi etika hingga keadilan. Ia meminta hal ini ditekankan oleh Presiden Joko Widodo atau Jokowi.

Baca Juga: Diapresiasi Jokowi, Samsat Digital Inovasi Bapenda Jabar Jadi Percontohan Nasional

"Hal yang paling utama adalah Presiden dan para menteri yang terlibat sebagai tim sukses agar menjaga dan memelihara etika sekalipun mereka punya hak untuk.mendukung pasangan calon (Paslon) tertentu yang didukung," kata Muhajir dalam sebuah diskusi di Jakarta, Kamis (8/2).

Ia berharap suara kegalauan yang disampaikan forum Guru Besar dan akademisi dari sejumlah perguruan tinggi di tanah air terkait proses demokrasi yang tengah berlangsung hendaknya dijadikan sebagai alarm untuk mengembalikan pelaksanaan penyelenggaraan Pemilu secara demokratis dengan mengedepankan etika sebagai penyelenggara negara. 

Aktivis PP Muhammadyah itu mengingatkan, bahwa pesan yang disampaikan berbagai pihak termasuk tokoh masyarakat adalah bentuk kecintaan terhadap Indonesia dalam rangka menyelamatkan demokrasi, dalam rangka memperkuat demokrasi hari ini dan ke depan.

"Yang kita hadapi hari ini bukan saja siapa yang akan terpilih tetapi bagaimana proses pemilihan Presiden dan Wapres itu bisa berlangsung dengan adil dan kredibel karena trust dari publik itu penting," tutur Muhajir.

Lebih lanjut Ketua Umum Fourbes Muhajir Sodruddin meminta agar pemerintah, khususnya agar menjaga kesejukan dan iklim demokrasi yang kondusif. 

Presiden jangan mewariskan luka yang mendalam kepada publik, dengan perlakuan khusus,  ada yang diberi kesempatan, ada yang aksesnya dihalangi. 

"Ini bentuk ketidakadilan yang sungguh menyakitkan hati bagi masyarakat pemilih," tegas Muhajir seraya mengingatkan, bahwa demokrasi itu bukan saja hasil akhir tetapi juga bagaimana proses itu dihargai.

Baca Juga: Anies Tanggapi Gejolak Aksi Mahasiswa Tuntut Jokowi

Ia menunjuk contoh di negara-negara maju memang ada perdebatan antar gagasan, program dan sebagainya. Tetapi penghargaan terhadap proses demokrasi itu sangat tinggi.