Anies Tanggapi Gejolak Aksi Mahasiswa Tuntut Jokowi

Calon Presiden (Capres) nomor urut 1, Anies Baswedan buka suara ihwal desakan mahasiswa yang menuntut Presiden Joko Widodo (Jokowi) mundur dari jabatannya.

Anies menilai, gejolak pergerakan mahasiswa itu muncul tak kala kepemimpinan nasional dianggap tidak mengayomi seluruh rakyat. 

Anies meyakini, kepemimpinan nasional yang mengayomi rakyat tidak akan mengundang reaksi penolakan sebagaimana dilakukan mahasiswa saat ini.

"Maka itu, kita harus menjaga supaya kepemimpian nasional mengayomi semua, menjaga semua, supaya nggak muncul reaksi-reaksi seperti ini," kata Anies kepada wartawan di Garut, Jawa Barat, Kamis (8/2/2024).

Baca Juga: Anies Baswedan Ajak Masyarakat Sintang Wujudkan Perubahan Lewat Pencoblosan Pekan Depan

Lebih jauh, Anies berharap kebebasan berekspresi para mahasiswa bisa tetap dijaga. Menurutnya, kebebasan bentuk dari baiknya kehidupan bernegara. 

"Kita harap kebebasan berekrpessi dijaga dan kehidupan bernegara," tandasnya. 

Sebagaimana diketahui, sejumlah aliansi mahasiswa menggelar aksi massa di Jakarta dan Bandung. Adapun desakan itu menuntut Jokowi untuk turun dari jabatannya. 

Aksi massa dari kelompok mahasiswa dan rakyat di Bandung bergerak di Gedung Sate, Kota Bandung, Rabu (7/2/2024) kemarin. Sementara di Jakarta, aksi digelar sejumlah aliansi mahasiswa dari berbagai kampus melakukan longmarch dari Tugu 12 Mei, Grogol, dan berakhir di kawasan Monas.

Baca Juga: Kaltim Sumber Minyak Tapi Warganya Miskin, Anies: Mari Rapatkan Barisan untuk Perubahan

Adapun sejumlah tuntutan dilatarbelakangi ketidakpuasan terhadap proses Pemilu yang diwarnai dengan pelanggaran demokrasi dan etika.

Beragam tuntutan pun disuarakan, yakni pemakzulkan Jokowi dari jabatan presiden, pemboikotan partai politik yang menolak pemakzulan hingga mendesak menteri mundur dari Kabinet.

Di samping itu, terdapat 10 isu yang disuarakan dalam aksi massa tersebut, yakni; pemilu curang, KKN, konflik agraria, kerusakan lingkungan, kekerasan aparat, produk hukum bemasalah, pendidikan dan kesehatan mahal, monopoli SDA, kebebasan sipil, keadilan ekonomi, dan gender.