Menu
News
EkBis
New Economy
Kabar Finansial
Sport & Lifestyle
Government
Video
Indeks
About Us
Social Media

PKS Soal Kelangkaan dan Mahalnya Beras Jelang Puasa: Kementan Bilang Cukup, Kemendag Tidak, Harus Impor

PKS Soal Kelangkaan dan Mahalnya Beras Jelang Puasa: Kementan Bilang Cukup, Kemendag Tidak, Harus Impor Kredit Foto: Sufri Yuliardi
Warta Ekonomi, Jakarta -

Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi PKS Amin mengingatkan Kementerian Pertanian dan Kementerian Perdagangan agar bahan pokok, seperti beras dan minyak goreng harganya harus terjangkau oleh masyarakat.

Selain harga, ketersediaan pangan juga harus tercukupi untuk itu perlu dibenahi melalui tata kelola niaga yang dilakukan Pemerintah, apalagi menjelang bulan puasa.

"Misalnya untuk minyak goreng produksi melimpah, namun jika ada penimbunan oleh pihak-pihak tertentu, mohon maaf misalnya dari pemerintah ada yang terlibat seperti kasus-kasus lalu, maka masyarakat yang jadi korban. Dengan demikian agar tidak terjadi persoalan kunci utama, Pemerintah bisa menjalankan sebagaimana tugas dan fungsinya,” ujar Amin.

Menurutnya, persoalan stok minyak goreng sempat melambung, namun terkadang juga terjadi kelangkaan hingga tidak pernah ada penyelesaian. Sehingga, pada tahun ini persoalan tersebut ia berharap jangan terulang kembali.

"Jika (Kementan) selalu berbicara stok beras selalu cukup melebihi kebutuhan konsumsi nasional. Namun (Kemendag) bicara data, mengatakan tidak cukup sehingga pilihan selalu impor,” ungkapnya.

Politisi Fraksi PKS ini juga menyoroti persoalan yang sedang ramai belakangan ini terkait kelangkaan beras premium di sejumlah toko ritel modern. Bahkan, menurutnya, pedagang pasar ikut menjerit lantaran harga beras terus meroket.

"Kelangkaan beras yang menjadi bahan pokok seharusnya tidak harus terjadi karena sering terjadi silang sengketa antara Kementrian Pertanian dan Kementerian Perdagangan,” ujarnya.

"Jika (Kementan) selalu berbicara stok beras selalu cukup melebihi kebutuhan konsumsi nasional. Namun (Kemendag) bicara data, mengatakan tidak cukup sehingga pilihan selalu impor,” jelasnya.

Sehingga, ia terus mempertanyakan apakah impor beras yang dilakukan pemerintah suatu kebutuhan atau kepentingan.

Jika sebuah kebutuhan, artinya produksi dalam negeri yang dihasilkan tidak cukup. Namun, jika impor dilakukan untuk kepentingan guna memenuhi kebutuhan-kebutuhan lain, maka dapat dikaitkan karena ini tahun politik.

"Jutaan ton beras harus impor, stok beras tercukupi namun harga tinggi akan sangat menghawatirkan apalagi sebentar lagi umat muslim akan dihadapkan bulan ramadhan dan Idul Fitri yang pasti kebutuhan pangan ini menjadi bahan pokok yang harus dijamin ketersediannya,” jelasnya. 

Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.

Editor: Ferry Hidayat

Advertisement

Bagikan Artikel: