Pemilu Harus Jujur dan Adil: 'Tidak Boleh Ada Intervensi'

Warta Ekonomi, Jakarta -

Calon Presiden nomor urut 1 Anies Baswedan menegaskan Pemilu harus ditegakkan dengan prinsip kejujuran dan keadilan.

Hal ini Anies sampaikan di acara “King Maker” yang dipandu Ustaz Bachtiar Nasir (UBN) pada Sabtu (9/3/24) dilihat dari kanal Youtube Bachtiar Nasir.

“Ketika kita bicara tentang pemilu itu prinsipnya harus jujur dan adil,” ujar Anies.

Kejujuran dan keadilan dalam pemilu salah satunya menurut Anies bisa tergambarkan dari ada tidaknya intervensi yang dilakukan pemerintah.

Menurutnya, bentuk intervensi ada berbagai macam yang mana akan berpengaruh pada berjalannya dan hasil pemilu nanti.

“Artinya tidak ada intervensi dari penyelenggara dan dari pemerintah. Intervensi bisa berbentuk tawaran imbalan maupun tekanan, kalau ada itu pasti berpengaruh,” jelasnya.

Soal hasil pilpres yang sementara ini telah dikeluarkan oleh lembaga survei yakni Quick Count, Anies menegaskan sebagai metode ilmiah hasil seperti Quick Count ia percaya tetapi ada hal yang perlu dikritisi.

Ia menggambarkan quick count atau survei yang mana mengambil sampel layaknya mengambil sedikit darah untuk dilakukan tes kesehatan. Artinya quick count atau survei yang hanya mengambil sampel tak perlu dipersoalkan karena ketika melakukan tes kesehatan, tak perlu seluruh darah dalam tubuh yang diambil.

Baca Juga: Mahasiswa Penerima Jadi Terbengkalai, Anies Kritik Pencabutan KJMU

Hanya saja, lanjut Anies, perlu diingat sebelum melakukan tes darah pasien biasanya disuruh untuk melakukan puasa dengan tujuan mendapat gambaran kondisi tubuh yang sebenarnya. Pun demikian dengan quick count atau survei, Anies percaya namun harus diperhatikan apakah ada intervensi yang dilakukan baik lewat bagi-bagi sembako, intimidasi, dll sebelum pengambilan sampel dilakukan.

“Kalau kita mau periksa darah apa yang harus kita kerjakan? Puasa. Supaya hasil yang diperoleh sesuai dengan kondisi badan kita yang sesungguhnya,” ungkapnya.

“Kalau dicek apakah mengandung gula-kolesterol benar, tapi apakah ini kondisi sesungguhnya? Tidak. Karena itulah kenapa dalam pemilu adanya minggu tenang, nggak boleh melakukan apa pun, tapi kalau ada yang bagi bansos uang, kepala desa dikumpulin ‘hey kalau kalian tidak pilih diaudit dana desanya’,” lanjutnya.

Intervensi inilah yang Anies khawatirkan tidak menggambarkan keinginan rakyat secara nyata dan menyeluruh.

Menurutnya, ini berbahaya karena bisa menimbulkan ketidakpercayaan.

“Kenapa berbahaya? Tujuan kita ada pemilu adalah untuk mengecek apa yang diinginkan masyarakat 5 tahun sekali, tapi kalau keinginan 5 tahun sekali itu diatur lewat tekanan lewat imbalan, maka yang muncul sebagai hasil tidak sesuai dengan sesungguhnya diinginkan rakyat. Perbedaan ini bisa menghasilkan krisis, kenapa? Karena setiap suara yang diberikan artinya kepercayaan. Pemilu itu cara mengkuantifikasi kepercayaan, kepercayaan itu tidak bisa dihitung tapi dengan pemilu bisa dihitung,” jelasnya.

“Angkanya tinggi tapi kepercayaannya rendah, di situ letak bahayanya,” tambahnya.