'Pemerintah Itu Mendukung Kegiatan Pemilu, Bukan Peserta Pemilu'

Warta Ekonomi, Jakarta -

Calon Presiden nomor urut 1 Anies Baswedan mengungkapkan perjuangan terhadap semangat perubahan akan terus berlanjut. Salah satunya terkait dengan proses pelaksanaan pemilu yang melibatkan penyelenggara dan negara.

Hal ini Anies sampaikan di acara “King Maker” yang dipandu Ustaz Bachtiar Nasir (UBN) pada Sabtu (9/3/24) dilihat dari kanal Youtube Bachtiar Nasir.

“Kita mau tuntaskan proses ini, kita akan perjuangkan termasuk perubahan dalam pelaksanaan pemilu dan negara dan pemilu,” ungkapnya.

Menurut Anies dua unsur tersebut yakni penyelenggara (KPU) dan negara mesti jadi sorotan dalam proses berjalannya pemilu.

Negara menurut Anies harusnya mendukung proses kegiatan pemilu yang dilakukan penyelenggara, bukan mendukung salah satu paslon yang maju di Pemilu.

“Karena pengelolaan pemilu oleh KPU dan kedua peran pemerintah dalam mendukung kegiatan pemilu, kan peran pemerintah mendukung kegiatan pemilu bukan mendukung peserta pemilu, ini harus ditegaskan,” jelasnya.

“Kalau itu terjadi maka kita akan merasakan Indonesia lebih baik,” tambahnya.

Baca Juga: 'Pemilu 2024 Terburuk Sepanjang Sejarah', Anies Baswedan: Saya Baru Ikut Sekali

Soal pemilu 2024 yang dianggap terburuk sepanjang sejarah oleh sejumlah tokoh termasuk Jusuf Kalla (JK), Anies juga angkat suara.

“Pemilu 2024 Pemilu terburuk, Pak Mahfud setuju, kalau Pak Anies bagaimana melihatnya?,” tanya UBN.

Menanggapi hal itu, Anies mengatakan dirinya baru pertama kali mengikuti pilpres. Adanya anggapan ini pemilu terburuk menurut Anies datang dari keinginan adanya pemilu yang baik. Dari prespektif yang melakukan pelanggaran, menurutnya ini adalah pelanggaran terbaik.

“Saya baru ikut sekali, Kalau yang sudah berkali-kali pasti sudah tahu, Saya baru ikut sekali, katanya begitu,” ungkapnya.

“Kenapa disebut terburuk? Itu kan dari kita yang menginginkan pemilu baik, bagi yang melakukan pelanggaran ini elnggaran terbaik, karena dari tahun ke tahun mereka meningkatkan keterampilannya,” tambahnya.

Anies menilai adanya peningkatan keterampilan dalam kecurangan jika memang itu ada karena menurutnya jejaknya cukup samar.

Hal ini salah satunya karena menurutnya kecurangan dengan adanya intervensi terjadi pada masa pra pencoblosan.

Karenanya, Anies menilai Hak Angket DPR RI terhadap Pemilu 2024 sangat perlu dilakukan agar bisa mengoreksi dan mengkalrifikasi ada tidaknya kecurangan dalam pemilu.

“Itulah sebabnya Angket diperlukan karena harus mengoreksi pelaku manipulasi pemilu tidak lagi bekerja dengan leluasa, sekarang ini bekerja leluasa, pantauan kami terutama Pra pencoblosan, di saat itu yang terbanyak sehingga jejaknya lebih sedikit, orang yang menyaksikan sedikit yang mau bersaksi, tekanan ada dan macam-macam makanya ini haru dikoreksi,” jelasnya.