Sinergi BI dan TPID Kalimantan untuk Kendalikan Inflasi dan Perkuat Pangan

Warta Ekonomi, Jakarta -

Bank Indonesia (BI) bersinergi dengan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kalimantan untuk mencanangkan berbagai program pengendalian harga dalam rangka memperkuat stabilitas harga dan ketahanan pangan nasional.

Program tersebut meliputi pembentukan Toko Penyeimbang guna memadukan pergerakan harga terutama bahan pangan strategis di pasar-pasar daerah Kaltim. Kedua, program Ulama Peduli Inflasi berupa edukasi belanja dan berjualan secara bijak khususnya selama bulan Ramadhan dan Idulfitri melalui media dakwah kepada masyarakat luas.

Baca Juga: Kemendagri Dorong BUMD jadi Pionir Pengendalian Inflasi

Ketiga, optimalisasi peran BUMD se-Kalimantan sebagai penstabil harga dan penguatan rantai pasok komoditas pangan wilayah Kalimantan. Sinergi dan inovasi ini dilakukan dalam pencanangan Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) 2024 Wilayah Kalimantan yang diselenggarakan di Samarinda, pada hari ini (27/3). 

Deputi Gubernur BI Doni P. Joewono menekankan, “Kita perlu bekerja lebih keras lagi dalam mengawal inflasi pangan di tahun 2024, termasuk pada periode Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) guna memastikan tersedianya pasokan dan keterjangkauan harga. Dengan penerapan berbagai kebijakan dan penguatan sinergi, Bank Indonesia meyakini bahwa inflasi IHK 2024 tetap terkendali dalam kisaran sasaran 2,5±1%.”

GNPIP pada tahun ini diperkuat melalui 7 program dan 12 sub program, dengan target yang lebih tinggi dibandingkan tahun 2023. Fokus komoditas yang diperkuat terutama beras, aneka cabai, dan bawang merah, serta komoditas lainnya yang sesuai dengan karakteristik dan kondisi di masing-masing wilayah.

Sinergi GNPIP diharapkan menjadi akselerator langkah konkret bersama untuk mengendalikan tekanan inflasi pangan dan mendukung ketahanan pangan nasional dalam menjaga momentum Pemulihan ekonomi nasional.

Baca Juga: Piter Abdullah: Indonesia Miliki Perekonomian Unik

Seluruh program GNPIP tahun 2024 dirumuskan dengan mengacu pada strategi 4K pada peta jalan pengendalian inflasi TPIP-TPID, yaitu Keterjangkauan Harga, Ketersediaan Pasokan, Kelancaran Distribusi, dan Komunikasi Efektif.

Lebih lanjut, Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Ferry Irawan menyampaikan 6 langkah kebijakan yang di dorong di tingkat pusat untuk menghentikan kenaikan harga pangan terutama beras.

Baca Juga: Zulkifli Hasan Ungkap Harga Beras dan Kebutuhan Pokok Sudah Mulai Turun

Pertama, menjaga jumlah stok cadangan beras pemerintah. Kedua, percepatan penyaluran Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) di pasar tradisional, distributor maupun ritel modern. Ketiga, penyaluran bantuan pangan beras kepada 22 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM).

Keempat, mengintensifkan pelaksanaan operasi pasar murah/gerakan pangan murah. Kelima, pengalihan cadangan beras Pemerintah ke komersil untuk mengendalikan harga beras jenis premium. Langkah terakhir, yaitu penerapan relaksasi harga eceran tertinggi beras premium hingga April 2024.