PDIP Blak-blakan Ungkap Manuver Jokowi Coba Rebut Kursi Megawati

Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto, mengungkapkan upaya Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang hendak merebut kursi Ketua Umum dari Megawati Soekarnoputri.

Hasto menuturkan, Jokowi hendak mempertahankan kekuatan politiknya dengan menguasai salah satu partai yang diantaranya, Partai Golkar dan PDIP.

Baca Juga: Jokowi Diminta Jadi Saksi di MK, Sudirman Said: Jika Diminta, Maka Harus Hadir

Hasto menuturkan, rencana itu terjadi jauh sebelum gelaran Pemilihan Umum (Pemilu) 2024. Dia mengklasifikasi jajaran menteri dari kabinet Jokowi, power full dan super power full. 

Melalui menteri yang dianggap power full, tutur Hasto, Jokowi berusaha merebut Partai Golkar dan PDIP. Dia menyebut, upaya itu dilakukan dalam rentang waktu lima hingga enam bulan sebelum Pemilu.

"Rencana pengambilalihan Partai Golkar dan PDI Perjuangan. Jadi, jauh sebelum pemilu, beberapa bulan, antara lima-enam bulan. Ada seorang menteri power full," kata Hasto dalam sebuah diskusi di kawasan Cikini, Jakarta, Selasa (2/4/2024).

Dia menuturkan, upaya itu dijembatani oleh seorang menteri power full untuk mengambil alih kursi Ketua Umum PDIP. Menteri itu, kata Hasto, diminta Jokowi untuk membujuk Megawati untuk mengikhlaskan kursinya.

"Supaya enggak salah, ini ditugaskan untuk bertemu Ryaas Rasyid oleh Presiden Jokowi. Pak Ryaas Rasyid ditugaskan untuk membujuk Bu Mega, agar kepemimpinan PDI Perjuangan diserahkan kepada Pak Jokowi. Jadi, dalam rangka kendaraan politik. Untuk 21 tahun ke depan," ungkapnya.

Di samping itu, Hasto menilai ada upaya Jokowi untuk membentuk koalisi besar dalam pemerintahannya. Hingga saat ini, kata dia, gagasan koalisi besar terus diwacanakan.

"Sekarang ada gagasan tentang soal koalisi besar permanen seperti ada barisan nasional," ujarnya.

Meski begitu, Hasto menyebut upaya pengambilalihan kursi Ketua Umum PDIP bukan hal baru yang dihadapi pihaknya. Mengingat partai berlogo banteng moncong putih itu juga sempat berusaha direbut lewat Pemilu 1971.

Baca Juga: PDIP Ungkap Kemiripan Jokowi dan Soeharto: Saya Coba Menghilangkan...

"Nah, ini harus kita lihat, mewaspadai bahwa ketika berbagai saripati kecurangan Pemilu 71, yang menurut saya 71 saja enggak cukup, ditambah 2009, menghasilkan 2024, kendaraan politiknya sama," pungkasnya.