PKS Kritik Pemerintahan Jokowi: Nafsunya Besar, Tenaga Kurang

Warta Ekonomi, Jakarta -

Anggota Komisi VII DPR dari Fraksi PKS Mulyanto menyesalkan tidak adanya pejabat definitf di posisi Dirjen Minerba, Kementerian ESDM.

Padahal di tengah carut-marut persoalan tambang kehadirannya sangat dibutuhkan.

"Ini bukti ketidaksungguhan pemerintah," kata Mulyanto.

Ia mengkritik saat ini terjadi sentralisasi kewenangan pertambangan ke Pemerintah Pusat melalui revisi UU Minerba. Ironisnya, yang terjadi malah Dirjen Minerba dibebani tugas merangkap jabatan sebagai Pj Gubernur Bangka Belitung.

"Tak lama setelah itu pun meledak kasus korupsi tunjangan kinerja di Direktorat Jenderal Minerba," tuturnya.

"Pemerintah terkesan ogah-ogahan mengurusi masalah pembinaan dan pengawasan pertambangan ini sementara pada bagian lain sangat bernafsu untuk mensentralisasinya ke pusat. Ibarat pepatah, nafsu besar, tenaga kurang," tuturnya.

Mulyanto menyemprot pemeritah karena tidak segera menetapkan Dirjen Minerba dengan pejabat yang definitif.

"Yang dilakukan Pemerintah justru secara bergantian hanya menempatkan pejabat selevel Pelaksana Harian (PLH), baru kemudian diangkat pejabat selevel Pejabat Pelaksana Tugas (PLT)," jelasnya.

Ia menilai idak mungkin pejabat sekelas PLT Dirjen mampu melawan mafia tambang dengan jaringan dan beking yang sangat kuat.