Kemensos Resmikan Layanan Pengusulan Data Bansos Terbaru

Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini baru saja meresmikan pembaruan layanan pengusulan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang dilakukan melalui musyawarah desa/kelurahan. Mekanisme layanan ini juga didukung oleh proses yang semakin terdigitalisasi guna memastikan kelayakan penerima bantuan.

"Mekanisme bagaimana pengusulannya misalkan minimal ada musawarah desa, nanti kami akan buat edaran, musawarah desa. Musyawarah desa 3 bulan sekali, minimal. Kalau di luar itu, itu adalah tanggung jawab mutlak dari kepala desa," ungkap Risma di Kementerian Sosial, Jakarta Pusat, Rabu (8/5/2024).

Baca Juga: Kemensos Gelar Designer Summit, Ajang Levelling Up UMKM!

“Supaya tidak ada lagi tuduhan bahwa ini tiba-tiba ada. Nah, jadi ini ada surat, nanti ada lampiran surat penyataan tanggung jawab. Jadi Bapak Ibu sekarang tidak perlu berkirim surat. Nanti kita akan siapkan untuk sistemnya dan kita akan latih Bapak Ibu sekalian,” lanjutnya.

Nantinya, sejumlah berkas hasil musyawarah desa/kelurahan diwajibkan untuk diunggah, seperti berita acara musyawarah, dokumentasi, daftar hadir dan dokumentasi publikasi hasil musyawarah.

Lebih lanjut, Pemerintah daerah kabupaten/kota juga bisa mengusulkan data yang belum diusulkan desa/kelurahan yang selanjutnya dilakukan pengesahan oleh bupati/walikota.

Menurut Risma, data-data peserta penerima bansos dan keaktifan peserta bisa dicek kembali di aplikasi milik Kemensos yaitu Cek Bansos. 

Baca Juga: Haru Ahli Waris Korban Bencana Lumajang Terima Santunan Kemensos

“Jadi aplikasi ini bisa didownload lewat Playstore. Jadi Bapak Ibu sekalian Senin (13/5) itu akan kita training untuk daerah,” tuturnya.