Menu
News
EkBis
New Economy
Kabar Finansial
Sport & Lifestyle
Government
Video
Indeks
About Us
Social Media

Sidang Etik Nurul Ghufron Diharapkan Tidak Mengganggu Kinerja KPK

Sidang Etik Nurul Ghufron Diharapkan Tidak Mengganggu Kinerja KPK Kredit Foto: Antara/Reno Esnir
Warta Ekonomi, Bandung -

Masyarakat Peduli dan Anti Korupsi (MPAK) meminta agar kasus sidang etik Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nurul Ghufron tidak mengganggu kinerja KPK dalam pemberantasan korupsi di tanah air.

Koordinator MPAK Dedy Hariyadi Sahrul meminta agar Dewan Pengawas (Dewas) KPK tidak mengganggu kinerja penegakan hukum terutama pemberantasan korupsi yang saat ini tengah dilakukan oleh Pimpinan KPK dan Jajarannya.

"Menyikapi tudingan tidak berdasar kepada Pak Nurul Ghufron di mana saat ini tengah berpolemik dengan Anggota Dewas Saudara Albertina Ho, maka kami dari 35 Ormas/OKP/Mahasiswa yg tergabung dalam Masyarakat peduli dan Anti Korupsi (MPAK) menyatakan sejumlah keberatan," kata Dedy dalam keterangan resminya, Jumat (17/4/2024).

Menurutnya, Dewas KPK tidak punya kewenangan hukum dalam melakukan tindakan aktif dalam penegakan hukum yang menjadi domain Pimpinan KPK dan jajarannya.

"Kami meminta agar persoalan Sodara Nurul Ghufron tidak dipolitisasi dan semestinya perlu diapresiasi dalam konteks quick response dari seluruh aduan yang masuk ke KPK," ujarnya.

Baca Juga: Gandeng KPK, BTN Perkuat Integritas Keluarga Karyawan

Sehingga secara tegas ia meminta agar Presiden RI menegur Dewas KPK yang nyata-nyata dapat mengganggu stabilitas dan kondusifitas kinerja KPK.

Sebagai informasi, Ghufron tengah berperkara di Dewas. Ia dianggap menggunakan pengaruhnya untuk memutasi pegawai di Kementan berinisial ADM. 

Menurut Ghufron, peristiwa yang menjadi objek laporan etik itu terjadi pada Maret 2022. Saat itu terdapat pegawai Kementan berinisial ADM yang sudah mengajukan mutasi namun belum juga dikabulkan meski sudah sesuai ketentuan. Ia ingin tinggal bersama suami dan anaknya yang masih balita di Malang. 

Ghufron kemudian mengaku mengingatkan pihak Kementan bahwa secara aturan permohonan tersebut bisa dikabulkan. 

Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.

Editor: Amry Nur Hidayat

Advertisement

Bagikan Artikel: