Sengkarut Masalah UKT Mahal, PKS Sebut Harus Berpijak pada Ideologi Pancasila

Warta Ekonomi, Jakarta -

Anggota Komisi X DPR RI dari Fraksi PKS Fahmy Alaydroes menyoroti masalah Uang Kuliah Tunggal (UKT) yang dinilai makin mahal dan tak terjangkau oleh mahasiswa sehingga membuat mahasiswa di sejumlah perguruan tinggi negeri menunggak pembayaran, terjerat pinjaman online, bahkan tidak bisa meneruskan pendidikan ke jenjang kuliah.

Fahmy mengungkapkan mengatasi masalah ini harus diselesaikan berpijak pada ideologi pancasila yakni keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

“Pertama tentunya kita harus berpijak pada ideologi bangsa kita yaitu Pancasila. Di sila kelima jelas Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia. Ini harus menjadi pijakan utama ketika kita membahas masalah UKT ini,” tegas Fahmy dalam acara PKS Legislatif Corner yang diselenggarakan secara daring, Jumat, (24/5/24), dilansir dari laman fraksi.pks.id.

Yang kedua, lanjut Fahmy, menyelesaikan masalah ini juga harus berpijak pada pesan atau amanat konstitusi, jelas sekali tujuan berbangsa dan bernegara adalah mencerdaskan kehidupan bangsa yang sudah sejak 70 tahun ditetapkan secara bersama-sama.

“Lalu kita masuk pada Undang-undang nomor 12 tahun 2012 yaitu Undang-undang tentang Pendidikan Tinggi. Pada Undang-undang tersebut di pasal menimbang, itu jelas disebutkan dalam poin B bahwa sesungguhnya perguruan tinggi atau pendidikan tinggi itu adalah lembaga strategis dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa,” sebut praktisi pendidikan ini.

Menurut Fahmy, kalau bangsa ingin maju, ingin beradab dan ingin cerdas, maka tidak bisa tidak semuanya harus menjadikan pendidikan tinggi suatu hal yang sangat krusial dan penting.

Menurutnya apabila berfokus hanya pada pendidikan dasar hingga menengah atas saja belum bisa untuk mengangkat martabat bangsa.

Baca Juga: Viral Membludaknya Pelamar Kerja di Warung Seblak, PKS: 10 Juta Pengangguran Gen Z Sudah jadi Tanda-tanda

“Kalau kita hanya berpijak pada pendidikan dasar dan menengah, hanya kewajiban belajar 12 tahun, belum mampu menjadikan bangsa kita cerdas. Lulusan SMP dan SMA ini masih belum bisa mengangkat harkat dan martabat bangsa dan negara kita di mata dunia,” ujar Anggota DPR RI dari Dapil Jawa Barat V ini.

Dengan demikian, kata Fahmy, maka Pemerintah dan semua pihak harus benar-benar memberikan perhatian yang serius terhadap peluang dan kesempatan bagi semua anak bangsa untuk mengenyam pendidikan tinggi.

“Kalau semua sudah clear, maka semua hal yang terkait dengan masalah pembiayaan pada perguruan tinggi, itu garda terdepannya harus negara. Negara itu harus mampu memikirkan teknis pembiayaan. Pemerintah tidak boleh berlepas tangan dan tidak boleh menyerahkan semua pembiayaan pada perguruan tinggi,” tegas Fahmy.