BPJPH Edukasi Sertifikasi Halal Jasa Penyembelihan di 11 Provinsi

Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kementerian Agama melaksanakan  sosialisasi, edukasi, dan literasi sertifikasi halal kepada pelaku usaha.

Kepala BPJPH Kemenag, Muhammad Aqil Irham mengatakan, edukasi sertifikasi halal dilaksanakan BPJPH dengan menyasar pelaku usaha sektor hulu, yaitu jasa penyembelihan dan hasil sembelihan. 

"Hari ini BPJPH melaksanakan edukasi sertifikasi halal bagi pelaku usaha sektor hulu jasa penyembelihan dan hasil sembelihan, yang kita laksanakan secara serentak di sebelas provinsi," ujar Aqil dalam keterangan tertulis yang diterima, Rabu (29/5/2024). 

Aqil menyebut, kegiatan ini sangat penting mengingat jasa penyembelihan dan hasil sembelihan merupakan sektor hulu yang strategis dalam pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat berupa produk pangan asal hewan yang harus terjamin kehalalannya.

Selain sangat dibutuhkan oleh masyarakat dengan nilai ekonomi yang sangat besar, jasa penyembelihan dan hasil sembelihan berperan penting dalam rantai nilai industri makanan halal di Indonesia. 

Akan tetapi, sektor penghasil produk berupa daging tersebut merupakan bahan dengan titik kritis kehalalan yang tinggi. Karenanya, regulasi Jaminan Produk Halal mengatur bahwa jasa penyembelihan dan hasil sembelihan merupakan jenis produk yang wajib bersertifikat halal.

Baca Juga: Gelombang Pertama Jamaah Haji RI Tembus 88.987, Kemenag: Didominasi Perempuan 

"Pemberlakuan Keputusan Menteri Agama Nomor 748 Tahun 2021 tentang Jenis Produk yang Wajib Bersertifikat Halal semakin menunjukkan bahwa keberadaan RPH bersertifikat halal sangatlah penting dan strategis. Mengingat produk makanan adalah jenis produk yang mendapat prioritas untuk disertifikasi halal,  RPH memegang peranan penting sebagai rantai awal dalam industri pangan asal hewan yang halal dan sehat," ujarnya. 

Sementara itu, Kepala Pusat Registrasi dan Sertifikasi Halal BPJPH, Siti Aminah, menjelaskan bahwa kegiatan edukatif bertajuk 'Halal dari Hulu, Yuk Kita Mulai Dulu' yang digelar di 11 provinsi pada tanggal 29 hingga 30 Mei 2024 ini merupakan rangkaian kegiatan Wajib Halal Oktober 2024 (WHO-2024) yang tengah digulirkan BPJPH dengan melibatkan para stakeholder terkait. 

Kegiatan dilaksanakan dalam bentuk bimbingan teknis (bimtek) sertifikasi halal jasa dan hasil sembelihan dengan sasaran peserta kegiatan yaitu pimpinan Rumah Potong Hewan (RPH) Ruminansia, RPH Unggas, Juru Sembelih Halal (Juleha), Penyelia Halal, pelaku usaha daging, asosiasi Juleha dan asosiasi RPH Indonesia. 

Baca Juga: Kemenag Ajak Masyarakat Berpartisipasi dalam Gerakan Hari Sejuta Kiblat

Adapun provinsi yang dipilih berdasar jumlah konsumsi daging dan ketersediaan RPH-R/U ber-NKV terbanyak menurut provinsi. 

"Kegiatan edukatif ini dimaksudkan untuk memberikan kemudahan secara teknis bagi pelaku usaha sektor hulu penghasil daging dalam melaksanakan sertifikasi halal." ujar Siti. 

Siti menyebut, selain sebagai wadah edukasi sertifikasi halal bersama-sama dengan stakeholder terkait, kegiatan ini juga akan dilanjutkan dengan menyediakan bimbingan teknis sertifikasi halal, bahkan layanan sertifikasi halal on the spot agar pelaku usaha dapat langsung mengajukan pendaftaran sertifikasi halal.

"Kegiatan ini juga strategis sebagai edukasi penyembelihan halal mengingat saat ini bertepatan dengan momentum menyambut hari raya Idul Adha yang akan dirayakan oleh umat Muslim pada pertengahan bulan Juni mendatang." pungkasnya