Bank DBS Indonesia Dorong Hilirisasi dan Bisnis Berkelanjutan

Masa depan keberlanjutan menjadi tanggung jawab setiap pihak dan hilirisasi menjadi salah satu upaya menuju operasional bisnis yang lebih hijau. Untuk mendorong hal tersebut, PT Bank DBS Indonesia (DBS Indonesia) berkomitmen penuh mendorong bisnis berkelanjutan.

Di tahun 2023, Bank DBS Indonesia sendiri telah mengalokasikan dana sebesar Rp6,1 triliun untuk mendanai berbagai proyek hijau dan berkelanjutan di sektor otomotif, pangan dan pertanian, minyak dan gas, serta energi.

Adapun 30% dari dana tersebut dialokasikan khusus untuk proyek energi terbarukan, sejalan dengan pilar keberlanjutan pertama Bank DBS Indonesia, yaitu Responsible Banking. 

Presiden Direktur Bank DBS Indonesia, Lim Chu Chong menilai, langkah berkelanjutan penting untuk masa depan bangsa mengingat Indoensia sendiri menjadi negara dengan penghasilan menengah ke atas versi Bank Dunia di pertengahan tahun 2023 lalu.

Adapun predikat itu diperoleh Indonesia mengacu pada lonjakan di sektor ekspor dan investasi asing. Menurut Lim Chu Chong, predikat itu membuktikan potensi besar yang dimiliki Indonesia. Untuk memastikan pertumbuhan tetap terjaga, dia menilai perlu adanya langkah keberlanjutan.

Baca Juga: Rayakan Hari Pendidikan Nasional, Bank DBS Indonesia Luncurkan 'DBS Bersiap' untuk Bina Mahasiswa dengan Disabilitas

“Untuk memastikan pertumbuhan ini tetap berjalan dengan konsisten, perlu adanya langkah berkelanjutan untuk menyiapkan masa depan Indonesia yang lebih baik. Bank DBS Indonesia senantiasa berkomitmen untuk terus mendukung hal ini melalui pembiayaan dan inisiatif berkelanjutan, sejalan dengan misi kami untuk menjadi ‘The Best Bank for a Better World’,” kata Lim Chu Chong dalam keterangan tertulisnya, Kamis (30/5/2024).

Pada kesempatan yang sama, Executive Vice President Commercial Product Development PT PLN (Persero) Ririn Rachmawardini menyampaikan, Perseroan berkomitmen penuh dalam mendukung program pemerintah tentang energi terbarukan dan mempersiapkan masa depan yang berkelanjutan.

Sesuai dengan roadmap pemerintah dan berbagai program PLN, Ririn mengaku, perseroan sangat mendukung untuk percepatan renewable energy. Setelah berkomitmen pada net zero emission, kata dia, PLN langsung menyusun RUPTL (Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik) menjadi RUPTL yang berbasis hijau.

“Ini dalam sejarah PLN adalah RUPTL pertama yang langsung memasukkan EBT untuk menyiapkan kebutuhan-kebutuhan dari investor yang akan melakukan hilirisasi,” jelas Ririn.

Sebagaimana diketahui, PLN sendiri menargetkan penambahan kapasitas listrik ramah lingkungan (green electricity) sebesar 54 gigawatt pada tahun 2040 serta menjajaki berbagai model kemitraan untuk mempercepat proyek energi terbarukan di Indonesia.

Lebih dari itu, pada 2023 lalu, PLN melalui PT State Grid Power Indonesia (SGPI) juga mendapatkan pinjaman senilai US$ 100 juta dari Bank DBS Indonesia untuk mendukung layanan Advanced Metering Infrastructure (AMI). Adapun kerja sama ini bertujuan untuk meningkatkan transformasi digital di sektor energi yang dapat memperbaiki akurasi transaksi listrik.

Baca Juga: Bank DBS Indonesia Catat Pendanaan Hijau hingga Rp6,1 Triliun

Sementara itu, Ketua Kadin Energy Transition Task Force Anthony Utomo mengatakan, terdapat banyak peluang yang muncul dari penerapan kebijakan hilirisasi.

Salah satunya, kata Anthony, di bidang otomotif di mana banyak Original Equipment Manufacturer (OEM) yang mau masuk ke Indonesia. Peluang itu, muncul dari kebijakan hilirisasi yang digalakkan pemerintah.

“Karena dengan adanya Perpres (Peraturan Presiden) terkait kebijakan EV (electric vehicle), itu ada insentif untuk produsen yang mau melakukan manufacturing di Indonesia, antara lain dengan mendapatkan pembebasan bea impor dan lainnya. Ini harus menjadi ceruk untuk Indonesia agar bisa membangun industrinya menjadi ekonomi hijau,” jelas Anthony.

Saat ini, Kadin Indonesia juga aktif mendukung pelaku industri memahami lebih dalam tentang keberlanjutan dan tanggung jawab perusahaan melalui platform Kadin Net Zero Hub, di mana perusahaan yang ingin bertransisi menuju net zero emission akan diberikan pelatihan bersifat pro bono.

Pelatihan ini akan menjadi panduan para pebisnis akan framework keberlanjutan yang tepat. Hingga saat ini, tercatat 80 perusahaan tergabung dalam Kadin Net Zero Hub dengan banyak perusahaan yang berada dalam daftar tunggu.