Menu
News
EkBis
New Economy
Kabar Finansial
Sport & Lifestyle
Government
Video
Indeks
About Us
Social Media

Bumi Sedang Tidak Baik-baik Saja, Transisi Energi Mutlak Harus Dilakukan

Bumi Sedang Tidak Baik-baik Saja, Transisi Energi Mutlak Harus Dilakukan Ilustrasi: Wafiyyah Amalyris K
Warta Ekonomi, Jakarta -

Saat ini bumi sedang tidak baik-baik saja. Perubahan cuaca makin ekstrim dan tak dapat diprediksi. Banyak fenomena alam terasa aneh dalam hari-hari terakhir ini, mulai dari suhu udara super panas, banjir, hingga angin topan. 

“Karena itu, akselerasi hijau menuju masa depan energi yang lebih bersih dan berkelanjutan mendesak untuk dilakukan,” ujar Ketua Umum Masyarakat Energi Terbarukan Indonesia (METI), Wiluyo Kusdwiharto dalam EITS Discussion Series 2024 bertajuk: “Transformasi Hijau Menuju Masa Depan Energi yang Lebih Bersih dan Berkelanjutan” yang digelar Energy Institute for Transition (EITS) di Jakarta, belum lama ini.

Menurut Wiluyo, membangun renewable energy secara bertahap guna menggantikan energi fosil adalah salah satu strategi jitu dalam mengakselerasi transisi energi. Kemudian, dalam mengakselerasi transisi energi dengan optimalisasi pemanfaatan EBT sebagai pengganti fosil, sebaiknya pemerintah mendahulukan air (hydro energy) dan panas bumi (geothermal energy) untuk pembangunan pembakit Listrik. 

Baca Juga: Pengembangan EBT Tumbuh Positif di 2023, PLN Catatkan Kinerja Yang Berkelanjutan

Alasannya, potensi sumber daya kedua jenis energi tersebut terbilang melimpah di sejumlah wilayah Indonesia. Sebut Sumatera, terdapat tiga potensi hydro energy untuk pembangkit listrik, masing-masing sebesar 6 gigawatt (GW), 14 GW, dan 6 GW. Kemudian, Sulawesi (25 GW) dan Papua (25 GW). 

Pun energi panas bumi, Indonesia merupakan negara kedua terbesar di dunia setelah Amerika Serikat yang memiliki potensi geothermal energy, dengan kapasitas sebesar 25 hingga 30 GW. “Ini harus kita kembangkan dari sekarang karena proses pembangunan EBT butuh waktu lama,” katanya.

Hal senada diungkapkan Direktur Aneka Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi Kementerian ESDM Andriah Feby Misna. Menurutnya, perubahan iklim dapat meningkatkan risiko bencana hidrometeorologi yang saat ini menyumbang 80% dari total bencana di Indonesia. “Dampak perubahan iklim lain diantaranya, kelangkaan air, kerusakan ekosistem daratan maupun laut, penurunan kualitas kesehatan, dan kelangkaan pangan,” jelasnya.

Indonesia, sambungnya, merupakan negara kepulauan yang rentan terhadap dampak perubahan iklim. Data BMKG 2020 menyebutkan, sejak tahun 1981-2018, Indonesia mengalami tren peningkatan suhu sekitar 0,03°C per tahun. Selain itu, data Bappenas menyebutkan, Indonesia mengalami kenaikan permukaan air laut sebesar 0,8-1,2 cm per tahun, sementara sekitar 65% penduduknya tinggal di wilayah pesisir.

Andriah Feby Misna juga menyoroti potensi dan pemanfataan EBT di Indonesia. Dia mengatakan, Indonesia memiliki potensi EBT besar, tersebar, dan beragam, untuk mendukung ketahanan energi nasional dan pencapaian target bauran EBT.

“Saat ini telah dimanfaatkan 0,3% dari total potensi sehingga peluang pengembangan EBT sangat terbuka, terlebih didukung isu lingkungan, perubahan Iklim, dan peningkatan konsumsi listrik per kapita,” ujarnya.

Sementara Dewan Pakar METI Zainal Arifin mengungkapkan, penggunaan geothermal tidak seperti energi surya atau angin. Menurutnya, geothermal energy memang handal karena bisa digunakan 24 jam tanpa hambatan namun jika malam masih memerlukan pembangkit lain yang bisa mengikuti beban. Selain itu, data PLN menyebutkan affordability (keterjangkauan harga) geothermal energy terbilang masih mahal. 

“Pemicunya kepastian hasil saat ekplorasi. Meski kita sudah mengucurkan dana hingga puluhan miliar untuk drilling (ngebor) belum tentu menghasilkan geothermal. Untuk sektor migas, terdapat cost recovery sebagai antisipasi kegagalan eksplorasi, tapi di geothermal nggak ada. Pertanyaannya, siapa yang mau gambling eksplorasi geothermal energy,” ungkapnya.

Baca Juga: Biaya Mahal, Penerapan Energi Baru Terbarukan Perlu Komitmen Bersama

Sementara Kepala Divisi Komersialisasi Minyak dan Gas Bumi Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) Rayendra Sidik memastikan, pihaknya  terus berupaya agar operasional pengeboran oleh para kontraktor mampu mengurangi carbon (carbon reduction).

Saat ini telah banyak inisiatif pengurangan karbon yang dilakukan kontraktor SKK Migas di lapangan migas. Beberapa kontraktor terutama asing, seperti Pertamina sangat aktif melakukan reduction carbon, zero flaring, dan pengurangan flare.

“Kemudian, carbon capture yang jadi salah satu pilot project sekarang ini. Kita capture dari operasional mereka, lalu masukan ke storage dan reservoir-reservoir yang sudah kosong,” kata Rayendra Sidik. 

Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.

Penulis: Fajar Sulaiman
Editor: Fajar Sulaiman

Advertisement

Bagikan Artikel: