Direktur PARA sebut Politisasi Bansos dan Netralitas Birokrat Akan Diobok-obok Lagi, Pilpres Gibran, Kini Giliran Kaesang

Direktur PARA Syndicate, Ari Nurcahyo menilai laku politik cawe-cawe Presiden Jokowi saat Pilpres beberapa waktu lalu akan kembali terulang di Pilkada 2024.

Ia menilai pemandangan di Pilkada nanti masih akan terjadi instrumentasi hukum yang ditengarai untuk kepentingan melanggengkan dinasti politik penguasa.

"Publik membaca ada aroma politik di balik Putusan MA terkait syarat batas usia calon kepala daerah di tengah tahapan Pilkada yang sudah berlangsung," kata Ari.

"Putusan tersebut dicurigai akan memuluskan jalan bagi Kaesang Pangarep maju di Pilgub. Dan ini persis polanya seperti yang terjadi menjelang Pilpres, di mana MK saat itu menerbitkan putusan yang menjadi karpet merah bagi Gibran ke Pilpres,” terangnya.

Selanjutnya, indikator ketiga, menurut Ari, ada potensi penyelewengan demokrasi dan konstitusi melalui politisasi bansos dan politik uang.

Politisasi bantuan sosial (bansos) berpotensi kembali terjadi, mengingat kebijakan penyaluran bansos dikabarkan akan dilanjutkan Presiden Jokowi sampai Desember 2024.

Ia juga menyoroti mobilisasi politik yang membuat netralitas TNI-Polri dipertanyakan serta netralitas Pj Kepala Daerah dan ASN rawan konflik kepentingan.

Meski saat ini demokrasi Indonesia sedang tidak baik-baik saja, namun di tengah kegelapan itu, Ari berharap optimisme harus tetap diupayakan bersama.