Menu
News
EkBis
New Economy
Kabar Finansial
Sport & Lifestyle
Kabar Sawit
Video
Indeks
About Us
Social Media

Bebannya Sudah Berat, Elite Pemerintahan Sebut Jangan Berharap ke Prabowo Soal IKN

Bebannya Sudah Berat, Elite Pemerintahan Sebut Jangan Berharap ke Prabowo Soal IKN Sejumlah alat berat beroperasi pada pembangunan di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara Kabupaten Penajem Pasert Utara, Kalimantan Timur, Kamis (8/6/2023). Progres pembangunan IKN menurut Kementerian PUPR sudah mencapai 29,87 persen hingga 4 Juni 2023 dan pembangunan ini menggunakan anggaran dari total pagu tahun 2023 sebesar Rp 26,67 triliun. | Kredit Foto: Antara/Fakhri Hermansyah
Warta Ekonomi, Jakarta -

Elite Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Djarot Saiful Hidayat mengatakan bahwa masyarakat maupun pemegang kepentingan jangan terlalu menaruh harapan besar terkait dengan kelanjutan pembangunan dari Ibu Kota Nusantara (IKN).

Ia menyatakan kemungkinan besar, pembangunan megaproyek prestisius tersebut akan kendur dalam masa jabatan dari Prabowo Subianto - Gibran Rakabuming Raka. Hal ini tidak terlepas dari kondisi yang dimiliki oleh Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN).

Baca Juga: PR Jokowi untuk Prabowo-Gibran: Inflasi Pangan, Utang Negara hingga Efisiensi APBN

"Jadi jangan berharap (progres pembangunan IKN)," kata Djarot, dilansir Rabu (10/07/2024).

Anggota Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) ini mengatakan kondisi anggaran sepertinya akan sulit untuk menopang pembangunan IKN. Di sisi lain, terdapat sejumlah program yang akan memakan anggaran besar, salah satunya adalah program makan bergizi gratis yang akan menyedot anggaran negara mencapai Rp71 triliun.

Prabowo dinilainya akan memiliki beban yang berat tak hanya dalam mewujudkan programnya namun juga meneruskan program yang telah dibangun oleh Presiden Joko Widodo atau Jokowi.

"Ya kalau saya sendiri memprediksi sih kalau bebannya ini diberikan kepada pemerintah sesudahnya agak berat ya, belum lagi sudah (digunakan untuk) anggaran makan siang gratis yang sudah disetujui patokannya Rp70 triliun," ujar Djarot.

Adapun Presiden Jokowi baru-baru ini batal berkantor di IKN. Hal ini karena belum memadainya fasilitas penunjang agar presiden bisa berkantor di IKN.

Baca Juga: Jokowi Mulai Merasa IKN Akan Gagal

"Airnya sudah siap belum? Listriknya sudah siap belum? Tempatnya sudah siap belum? Kalau siap, pindah," kata Jokowi di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Senin (8/7).

Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.

Editor: Aldi Ginastiar

Advertisement

Bagikan Artikel: