Menu
News
EkBis
New Economy
Kabar Finansial
Sport & Lifestyle
Kabar Sawit
Video
Indeks
About Us
Social Media

Refly Harun: Jokowi Akhirnya Realistis IKN Tidak Bisa Selesai

Refly Harun: Jokowi Akhirnya Realistis IKN Tidak Bisa Selesai Presiden RI Joko Widodo (tengah) didampingi Direktur Utama PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk, Nixon LP Napitupulu (kedua dari kanan), Menteri Sekretaris Negara, Pratikno (kanan), Pj. Gubernur Kalimantan Timur, Akmal Malik (kedua dari kiri) dan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Basuki Hadimuljono (kiri) menekan tombol sirene peresmian Groundbreaking pembangunan Gedung BTN di Ibu Kota Nusantara, Kalimantan Timur | Kredit Foto: Dok. BTN
Warta Ekonomi, Jakarta -

Pengamat politik Refly Harun menilai Presiden Joko Widodo (Jokowi) akhirnya realistis proyek pembangunan dan pemindahan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur tidak bisa selesai.

Pasalnya, pihak internal mengatakan tidak mungkin IKN selesai dengan problem listrik hingga pengadaan air bersih, sehingga Jokowi belum bisa berkantor di sana dalam waktu dekat.

Baca Juga: Rocky Gerung Sarankan PKS Segera Deklrasikan Kaesang di Pilkada DKI Jakarta

"Orang dalam saja mengatakan ya enggak mungkin selesai, karena itu menurut saya Jokowi akhirnya realistis bahwa ya sudahlah enggak bisa selesai," ungkapnya, dikutip dari YouTube Refly Harun, Rabu (10/7).

Sementara sebelumnya, Presiden Jokowi menegaskan akan pindah ke IKN dan mulai berkantor jika infrastruktur sudah siap, termasuk listrik dan air, karena dirinya tidak ingin memaksakan sesuatu yang belum siap.

Jokowi menyampaikannya ketika ditanya rencananya untuk berkantor di IKN mulai Juli 2024.

"Airnya sudah siap belum? Listriknya sudah siap belum? Tempatnya sudah siap belum? Kalau siap, pindah," kata Jokowi kepada wartawan usai melepas bantuan kemanusiaan Indonesia untuk Papua Nugini dan Afghanistan di Jakarta, Senin (8/7/2024), dikutip dari Kompas.

Mantan Wali Kota Solo itu mengatakan air bersih dan listrik belum siap di IKN berdasarkan laporan yang disampaikan kepadanya. "Sudah (dapat laporan), tapi belum (siap)," katanya.

Kemudian mengenai penerbitan keputusan presiden (keppres) tentang pemindahan ibu kota, Jokowi mengatakan hal tersebut tergantung dengan situasi yang terjadi di lapangan.

"Keppres bisa sebelum, bisa setelah Oktober. Kita melihat situasi lapangan. Kita tidak ingin memaksakan sesuatu, yang memang belum, jangan dipaksakan. Semua dilihat. Progres lapangannya dilihat," ungkapnya.

Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.

Penulis: Ulya Hajar Dzakiah Yahya
Editor: Ulya Hajar Dzakiah Yahya

Advertisement

Bagikan Artikel: