Menu
News
EkBis
New Economy
Kabar Finansial
Sport & Lifestyle
Kabar Sawit
Video
Indeks
About Us
Social Media

Tidak Mungkin Mengalokasikan Dana Besar untuk IKN di 2025

Tidak Mungkin Mengalokasikan Dana Besar untuk IKN di 2025 Foto udara proses pembangunan di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Sabtu (25/2/2023). Pembangunan KIPP IKN Nusantara mulai masif dikerjakan diantaranya pembangunan istana presiden, kantor presiden, kantor sekretariat presiden, dan kantor kementerian koordinator. | Kredit Foto: Antara/Indrianto Eko Suwarso
Warta Ekonomi, Jakarta -

Pengamat politik Refly Harun menilai tidak mungkin mengalokasikan dana besar untuk proyek pembangunan dan pemindahan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur di tahun 2025.

Pasalnya menurut Refly Harun, anggaran dan ruang fiskal sudah terbatas dengan IKN yang diperkirakan menelan biaya sekitar Rp466 triliun, yang direncanakan berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Rp90,4 triliun.

Baca Juga: Jokowi Akhirnya Realistis IKN Tidak Bisa Selesai

"Kalau sekarang rasanya tidak mungkin mengalokasikan dana yang besar untuk IKN di 2025, secara anggaran sudah kembang kempis ya ruang fiskal sangat terbatas," ucapnya, dikutip dari YouTube Refly Harun, Rabu (10/7).

"Seperti yang saya katakan 1000 untuk bayar bunga utang dan pokok utang 1500 terus konon transfer ke daerah maka ruang fiskal itu tinggal 1000 saja, jadi enggak mungkin lagi untuk mempertahankan pembangunan sementara investor tidak mau datang," imbuhnya.

Sementara itu, anggota Dewan Pakar Tim Kemenangan Nasional (TKN) Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming, Soedradjad Djiwandono, menyatakan sebagai seorang ekonom dirinya lebih memilih program makan siang gratis dibanding IKN.

"Sebagai seorang ekonom yang enggak bisa bohong dalam soal ini saya mengatakan ya saya memilih yang makan siang bergizi karena saya tahu bahwa itu akan bisa dilaksanakan segera," kata kata Soedradjad dalam Mid Year Banking & Economic Outlook 2024 yang diadakan Infobank, dikutip Jumat (5/7), dikutip dari katadata.

Program makan siang gratis sekarang sudah diubah menjadi program makan bergizi gratis dengan anggaran Rp71 triliun dalam rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau RAPBN 2025. "Kita sudah memperhitungkan secara rinci biayanya. Siapa yang akan menerima dan seterusnya," kata dia.

Untuk program IKN, kakak ipar Prabowo itu mengatakan perkiraan anggarannya sampai sekarang belum jelas, tapi bukan berarti dirinya ingin program tersebut tidak berlanjut. "Air bersih saja belum ada, jadi pembiayaannya jelas luar biasa besarnya. Siapa saya mau menggagalkan suatu program yang demikian besar," ujarnya.

Ia pun menerima banyak kritikan atas sikapnya yang memilih makan siang gartis daripada IKN. "Mereka bilang seolah-olah saya akan memisahkan antara Prabowo dengan Pak Joko Widodo. Saya enggak pernah tidak setuju dengan pemindahan, hanya mestinya dipikirkan secara matang," tekannya.

Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.

Penulis: Ulya Hajar Dzakiah Yahya
Editor: Ulya Hajar Dzakiah Yahya

Advertisement

Bagikan Artikel: