Menu
News
EkBis
New Economy
Kabar Finansial
Sport & Lifestyle
Kabar Sawit
Video
Indeks
About Us
Social Media

Prabowo, Gibran, dan Para Menteri Tertarik Tinggal dan Memerintah dari IKN?

Prabowo, Gibran, dan Para Menteri Tertarik Tinggal dan Memerintah dari IKN? IKN Nusantara | Kredit Foto: Suara.com
Warta Ekonomi, Jakarta -

Pengamat politik Refly Harun menilai tidak ada yang tertarik untuk tinggal di Ibu Kota Nusantara (IKN) yang terletak di Kalimantan Timur, termasuk Presiden terpilih Prabowo Subianto, Wakil Presiden (Wapres) terpilih Giran Rakabuming Raka, dan para menteri.

Pasalnya Refly Harun merasa ragu Prabowo Subianto, Gibran, dan para menteri mau memerintah di IKN, sehingga kemungkinan ibu kota negara akan tetap berada di Jakarta.

Baca Juga: Program Makan Siang Gratis Masuk Visi-Misi Karena Takut Prabowo

"Kalau mau jujur siapa sih yang tertarik untuk tinggal dan memerintah dari IKN instead of dari Jakarta, Prabowo mau dia di IKN sana saya meragukannya, Gibran mau memerintah dari IKN saya meragukannya, para menteri mau berumah di IKN saya meragukannya," ucapnya, dikutip dari YouTube Refly Harun, Jumat (12/7).

Sementara baru-baru ini, Presiden Jokowi menegaskan akan pindah ke IKN dan mulai berkantor jika infrastruktur sudah siap, termasuk listrik dan air, karena dirinya tidak ingin memaksakan sesuatu yang belum siap.

Jokowi menyampaikannya ketika ditanya rencananya untuk berkantor di IKN mulai Juli 2024.

"Airnya sudah siap belum? Listriknya sudah siap belum? Tempatnya sudah siap belum? Kalau siap, pindah," kata Jokowi kepada wartawan usai melepas bantuan kemanusiaan Indonesia untuk Papua Nugini dan Afghanistan di Jakarta, Senin (8/7/2024), dikutip dari Kompas.

Mantan Wali Kota Solo itu mengatakan air bersih dan listrik belum siap di IKN berdasarkan laporan yang disampaikan kepadanya. "Sudah (dapat laporan), tapi belum (siap)," katanya.

Kemudian mengenai penerbitan keputusan presiden (keppres) tentang pemindahan ibu kota, Jokowi mengatakan hal tersebut tergantung dengan situasi yang terjadi di lapangan.

"Keppres bisa sebelum, bisa setelah Oktober. Kita melihat situasi lapangan. Kita tidak ingin memaksakan sesuatu, yang memang belum, jangan dipaksakan. Semua dilihat. Progres lapangannya dilihat," ungkapnya.

Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.

Penulis: Ulya Hajar Dzakiah Yahya
Editor: Ulya Hajar Dzakiah Yahya

Advertisement

Bagikan Artikel: