Focus Group Discussion (FGD) dengan tema Biodiesel Untuk Negeri yang diinisiasi oleh sawitsetara dan didukung oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) sukses mengedukasi para peserta dan mahasiswa yang hadir untuk menyamakan persepsi tentang biodiesel. | Kredit Foto: Uswah Hasanah
Pihaknya juga telah melakukan sosialisasi untuk mengurangi ketakutan tersebut. Salah satunya dengan menjelaskan bahwa program PSR merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk mendukung petani itu sendiri.
“Dan yang penting seperti kegiatan hari ini, kita sampaikan kepada mereka, bahwa kita ada BPDPKS loh ini, yang bisa memberikan dana untuk PSR,” imbuhnya.
Baca Juga: Perluas Program PSR Pola Off Taker Aktiv, PTPN IV PalmCo Rekor Tanam Ulang Tercepat Nasional
Penyerapan dana menurut Mauli tidak selalu mulus karena membutuhkan proses dokumentasi teknis antara perusahaan, petani, bank lokal, serta izin dari Direktorat Jenderal Perkebunan, Kementerian Pertanian (Ditjenbun Kementan).
Untuk mengatasi kendala tersebut dan mempercepat penyaluran dana PSR, pihaknya mengaku telah mengadopsi metode baru yakni PSR Kemitraan yang melibatkan perusahaan-perusahaan dengan plasma sawit.
Mauli juga merasa optimis bahwa melalui sosialisasi yang intensif dan kemitraan yang solid, target yang telah ditetapkan bakal bisa tercapai serta keberlanjutan industri kelapa sawit nasional akan terus berlanjut.
“PSR sangat penting untuk memenuhi kebutuhan Tandan Buah Segar (TBS) dalam program B50 di masa depan. Kami terus berharap program ini dapat berjalan lancar dan mencapai target,” ucap Mauli.
Dirinya juga berharap bahwa program PSR tahun ini berjalan dengan lancar. Apalagi, dana dari program ini bakal dinaikkan menjadi dua kali lipat alias Rp60 juta per hektare.
“Ke depan memang kami harapkan PSR ini terjalan. Ada berita gembira akan dinaikkan menjadi 60 juta, walaupun sekarang masih menunggu Perdumnya dari Kementan,” ujar Mauli.
Lebih lanjut, Mauli menegaskan BPDPSK siap apabila kenaikan tersebut telah diteken meskipun keputusan akhirnya tetap ada di pemerintah.
Baca Juga: Usai Gagal Lelang 2 Kali, Beginilah Nasib Tol Getaci
“Kami sebenarnya sudah memprihtingkan kalaupun naik 60 juta, sudah diputuskan, memang tugas pokok dan fungsi (tusi) kami di BPDPKS. Tapi, keputusan tetap ada di pemerintahan,” pungkas dia.
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Penulis: Uswah Hasanah
Editor: Aldi Ginastiar
Advertisement
