BPDP Pastikan Dana Sawit Cukup Danai Program B50 hingga Solar Murah Nelayan

Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDP) memastikan kondisi likuiditas dana sawit masih kuat untuk mendukung berbagai program prioritas pemerintah. 

Selain membiayai mandatori biodiesel B50, BPDP juga menyatakan siap mendanai skema solar nonsubsidi dengan harga khusus bagi nelayan tanpa mengganggu program strategis lainnya.

Direktur Penyaluran Dana Sektor Hilir BPDP, Mochmad Alfansyah, mengatakan kebutuhan anggaran untuk program biodiesel pada tahun ini diperkirakan mencapai sekitar Rp32,3 triliun. 

"Kan sudah saya sampaikan tadi, PSR, sarpras, riset, SDM, tidak boleh tidak ada dananya," kata Alfansyah kepada wartawan di Gedung Surachman Tjokrodisuryo BPDP, Rabu (15/7/2026).

Menurutnya, Program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR), penyediaan sarana dan prasarana, riset, serta pengembangan sumber daya manusia di sektor sawit dipastikan tetap berjalan dan tidak akan terdampak oleh penambahan beban anggaran untuk program baru.

Di sisi lain, BPDP juga tengah menyiapkan dukungan pendanaan untuk kebijakan pemerintah yang akan memberikan solar nonsubsidi dengan harga khusus kepada nelayan. Program tersebut ditujukan untuk kuota sekitar 400 ribu kiloliter solar.

Berdasarkan perhitungan internal, kebutuhan anggaran untuk membiayai insentif tersebut diperkirakan kurang dari Rp1,5 triliun.

"(Kesiapan dana), BPDP siap support aja," ujarnya singkat.

Ia juga menanggapi wacana kenaikan tarif Pungutan Ekspor (PE) produk kelapa sawit untuk memperkuat kas BPDP. Menurut Alfansyah, langkah tersebut belum diperlukan karena kondisi dana yang tersedia saat ini masih mencukupi untuk memenuhi seluruh kebutuhan pembiayaan hingga akhir tahun.

Baca Juga: Agrinas Palma Nusantara Perkuat Kemitraan Sawit Rakyat Berbasis Koperasi

Baca Juga: Prabowo Perluas Peran Koperasi ke Sektor Energi, Tambang hingga Industri Sawit

"Insyaallah cukup, tahun ini cukup," ucapnya.

Sebelumnya, pemerintah mengumumkan rencana pemberian solar nonsubsidi dengan harga khusus sebesar Rp15.000 per liter bagi nelayan. Kebijakan itu merupakan bagian dari upaya meringankan biaya operasional sektor perikanan.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto menjelaskan pemerintah akan memberikan insentif sebesar Rp3.600 per liter dari harga keekonomian solar nonsubsidi yang saat ini berada di kisaran Rp18.600 per liter.

Pemerintah juga memastikan pembiayaan selisih harga tersebut tidak akan membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), melainkan sepenuhnya menggunakan dana yang dikelola BPDP