PDIP Minta Pertanggungjawaban Jokowi

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) memberikan kritikan pedas terkait dengan permintaan maaf dari Presiden Joko Widodo atau Jokowi. Pihaknya menilai bahwa yang seharusnya diberikan oleh presiden adalah pertanggungjawaban dan bukan permintaan maaf.

Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto, menekankan pentingnya setiap kebijakan untuk diambil dengan penuh kesadaran dan siap dipertanggungjawabkan. Ia mencontohkan hal ini ketika partainya menolak impor besar.

Baca Juga: Pengamat: Megawati Sudah Teruji Melawan 'Monster' yang Gunakan Hukum untuk Menyasar PDIP

"Partai menegaskan bahwa kebijakan-kebijakan dari seorang presiden itu dipertanggungjawabkan di hadapan rakyat. Contohnya kami yang selama ini getol menolak impor beras sekarang terbukti bahwa data-data yang sebelumnya disampaikan ternyata manipulatif," ujar Hasto, dilansir Senin (05/08/2024).

Presiden Jokowi menurutnya harus berani menanggung resiko atas kebijakannya sebagai bentuk tanggung jawab, permintaan maaf bukanlah sesuatu yang harus diutamakan kepada rakyat.

"Kebijakan-kebijakan itulah yang harus dipertanggungjawabkan terlebih dahulu kepada rakyat dan itu harus dikedepankan, bukan permintaan maafnya dulu," tegasnya.

Sebelumnya, Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin menyampaikan permohonan maaf atas segala kesalahan selama masa jabatan mereka. Acara ini juga dihadiri oleh sejumlah menteri Kabinet Indonesia Maju (KIM) yang turut berpartisipasi dalam doa bersama untuk kemajuan bangsa dan negara.

Baca Juga: Adian PDIP Bahas Isi Komunikasi Anies-Ahok Jelang Pilkada DKI Jakarta

"Dalam kesempatan yang baik ini, di hari pertama bulan kemerdekaan, bulan Agustus, dengan segenap kesungguhan dan kerendahan hati, izinkanlah saya dan Profesor K.H. Ma'ruf Amin ingin memohon maaf yang sedalam-dalamnya atas segala salah dan khilaf selama ini, khususnya selama kami berdua menjalankan amanah sebagai Presiden Republik Indonesia dan sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia," kata Jokowi.