Menu
News
EkBis
New Economy
Kabar Finansial
Sport & Lifestyle
Kabar Sawit
Video
Indeks
About Us
Social Media

Bidik Pendapatan Negara Rp2.996,9 Triliun di 2025, Jokowi: Kita Lanjutkan Reformasi Perpajakan

Bidik Pendapatan Negara Rp2.996,9 Triliun di 2025, Jokowi: Kita Lanjutkan Reformasi Perpajakan Kredit Foto: Rusman - Biro Pers Sekretariat Presiden
Warta Ekonomi, Jakarta -

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan pendapatan negara tahun 2025 dirancang mencapai Rp2.996,9 triliun, terdiri dari penerimaan perpajakan sebesar Rp2.490,9 triliun dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp505,4. 

Jokowi menekankan pentingnya pengelolaan pendapatan negara dan pembiayaan yang hati-hati sebagai langkah strategis dalam mencapai target-target ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. 

"Pendapatan negara pada tahun 2025 dirancang sebesar Rp2.996,9 triliun, yang terdiri dari penerimaan perpajakan sebesar Rp2.490,9 triliun dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp505,4 triliun, yang tetap menjaga iklim investasi, kelestarian lingkungan, dan keterjangkauan layanan publik," kata Presiden dalam pidato pengantar Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025 beserta Nota Keuangannya di Gedung Nusantara, MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Jumat (16/8/2024).

Baca Juga: RAPBN 2025: Belanja Negara Tembus Rp3.613,1 Triliun

Presiden mengatakan, dalam upaya mencapai target penerimaan perpajakan, pemerintah akan melanjutkan reformasi perpajakan.

"Reformasi ini mencakup perluasan basis pajak, peningkatan kepatuhan wajib pajak, perbaikan tata kelola dan administrasi perpajakan, serta pemberian insentif perpajakan yang terarah dan terukur," jelas Presiden.

Selanjutnya, upaya peningkatan PNBP juga menjadi prioritas pemerintah. Sedangkan di sisi pembiayaan, defisit anggaran tahun 2025 direncanakan sebesar 2,53 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) atau sekitar Rp616,2 triliun yang akan dibiayai dengan memanfaatkan sumber-sumber pembiayaan yang aman dan dikelola secara hati-hati.

“Pemerintah terus meningkatkan efektivitas pembiayaan investasi, mendorong kebijakan pembiayaan skema KPBU, termasuk penguatan Lembaga Pengelola Investasi (LPI), dan Special Mission Vehicle (SMV), serta peningkatan akses pembiayaan bagi masyarakat berpenghasilan rendah, UMKM, dan usaha ultra mikro,” ungkap Presiden.

Lebih lanjut, Presiden mengungkapkan bahwa tingkat pengangguran terbuka tahun 2025 diharapkan dapat ditekan menjadi 4,5 persen hingga 5 persen. Angka kemiskinan diturunkan dalam rentang 7 hingga 8 persen. Rasio Gini dalam kisaran 0,379–0,382. Indeks Modal Manusia (IMM) pada level 0,56. Nilai Tukar Petani (NTP) ditingkatkan di kisaran 115–120. Nilai Tukar Nelayan (NTN) dijaga di kisaran 105–108.

Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.

Penulis: Cita Auliana
Editor: Fajar Sulaiman

Advertisement

Bagikan Artikel: