Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios), Bhima Yudhistira memberikan empat catatan penting yang perlu segera dilakukan oleh Bahlil Lahadalia, yang resmi dilantik sebagai Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) pada Senin, 19/08/2024.
Pertama, Bhima menyarankan agar Bahlil mempercepat agenda transisi energi ke energi terbarukan, baik melalui skema Just Energy Transition Partnership (JETP) maupun dukungan langsung dari kebijakan ketenagalistrikan ESDM dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Kedua, Bhima menyoroti perlunya menambah jumlah Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) batu bara yang bisa dipensiunkan, termasuk PLTU captive di kawasan industri. “Revisi Perpres 112/2022 yang masih memperbolehkan pembangunan PLTU di kawasan industri baru juga perlu dilakukan,” terang Bhima kepada wartawan pada Senin, 19/08/2024.
Baca Juga: Waktu Hanya Dua Bulan, Bahlil Mesti Selesaikan Tugas Berat dari Jokowi
Bhima mengungkapkan bahwa diperkirakan masih terdapat sekitar 21 GW PLTU di kawasan industri yang hendak dibangun. Hal ini tentu dapat menghambat upaya Indonesia mencapai target emisi karbon atau Net Zero Emission pada tahun 2060.
Ketiga, Bhima mengusulkan agar Kementerian ESDM, bersama dengan Kementerian Keuangan, membahas revisi kebijakan Domestic Market Obligation (DMO) batu bara, yang menurutnya menimbulkan risiko ketergantungan terhadap bahan bakar fosil, khususnya di sektor pembangkit listrik.
Terakhir, Bhima mendorong agar di bawah kepemimpinan Bahlil, Kementerian ESDM dapat mempermudah energi berbasis komunitas untuk menggunakan transmisi milik PLN dan memungkinkan penjualan surplus listrik energi bersih kepada PLN.
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Penulis: Rahmat Dwi Kurniawan
Editor: Amry Nur Hidayat
Tag Terkait:
Advertisement