Realisasi Peremajaan Sawit Rakyat Mukomuko Capai 2.391 Hektare

Kabar baik perihal realisasi program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) atau replanting dari Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) di Kabupaten Mukomuko, Provinsi Bengkulu, sejak tahun 2018 hingga 2024 ini menyentuh angka 2.391 hektare.

Menurut Analis Pasar Harga Pertanian Dinas Pertanian Kabupaten Mukomuko, Muhammad Asri, realisasi luas PSR tersebut belum termasuk PSR 2024 lantaran saat ini masih dalam proses pekerjaan dan belum diketahui seberapa banyak petani yang mengundurkan diri dari program tersebut.

Baca Juga: DPR dan GAPKI Desak Pemerintah Sikat Ninja Sawit: Negara Tak Boleh Kalah

Kendati demikian, dia menjelaskan bahwa sejumlah kelompok tani di daerah tersebut pada tahun ini sudah mendapatkan rekomendasi terknis terkait pelaksanaan program PSR di lahan seluas 852 hektare dari BPDPKS. Selanjutnya, ia mengatakan, instansinya masih menunggu laporan dari kelompok tani terkait dengan luas lahan yang terealisasi dalam program peremajaan sawit.

"Kita tidak tahu dari luas lahan yang diusulkan oleh kelompok tani dan telah mendapat rekomendasi teknis dari BPDPKS itu bisa dilaksanakan seluruhnya atau tidak," ujar Asri dalam keterangannya, Rabu (4/9/2024).

Asri mengatakan bahwa hal tersebut dikarenakan berdasarkan pengalaman tahun sebelumnya, realisasi program PSR tersebut berkurang dari rekomendasi teknis yang dikeluarkan oleh BPDPKS. Misalnya pada tahun 2018 luas rekomendasi teknis 562 hektare, namun realisasi seluas 485 hektare. Sementara pada tahun 2019 dari luar rekomendasi teknis 591 hektare, yang terealisasi hanya 578 hektare.

Tercatat pada tahun 2020, dari luasan rekomendasi teknis 929 hektare, yang terealisasi hanya 883 hektare. Tahun 2021 pun demikian. Dari rekomendasi semula 409 hektare, namun yang terealisasi hanya 369 hektare. Sementara tahun 2024 ini luas rekomendasi teknis yakni 852 hektare.

"Jadi total luas rekomendasi teknis PSR mulai tahun 2018, 2019, 2020, 2201, dan 2024 seluas 3.344 hektare, tetapi realisasi baru 2.391 hektare karena belum termasuk realisasi 2024," ujarnya.

Baca Juga: Mengurai Sisi Berbeda, Buku 'Masih Berjayakah Sawit Indonesia?' Hadapi Tantangan Dunia

Dia menyebut bahwa tahun pertama realisasi program PSR tidak sesuai rekomendasi teknis karena harga sawit naik sehingga banyak petani mengundurkan diri. Kemudian, banyak petani mengundurkan diri karena lama menunggu proses selama setahun hingga dua tahun akhirnya banyak petani yang sudah menjual lahan sawitnya