Komisi X DPR RI Setujui Usulan Tambahan Anggaran Perpusnas, Dorong Peningkatan Budaya Literasi

Komisi X DPR RI menyetujui pagu sementara Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (Perpusnas) pada RAPBN Tahun Anggaran 2025 sebesar 721.684.480.000.

Dalam rapat dengar pendapat antara Komisi X DPR RI dan Perpusnas tersebut, komisi juga menyetujui usulan tambahan anggaran Perpusnas sebesar Rp375.072.026.000 untuk penguatan peningkatan budaya literasi dan peningkatan layanan internal.

Selanjutnya, Komisi X DPR RI menyampaikan pagu sementara Perpusnas pada RAPBN TA 2025 beserta usulan tambahan tersebut kepada Badan Anggaran DPR RI untuk dilakukan penyesuaian.

Wakil Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian mendorong Perpusnas agar menyusun strategi perencanaan yang lebih adaptif kepada kebijakan pemerintahan yang akan datang sesuai dengan Rencana Kerja Pemerintah dan RPJMN 2025-2029.

“Kemudian kami juga mendorong Perpusnas agar usulan tambahan juga digunakan untuk prioritas nasional yang mengalami penurunan sasaran cukup signifikan yaitu program perpustakaan yang terakreditasi, koleksi KCKR yang terhimpun, bahan perpustakaan naskah kuno yang dialihmediakan dan perpustakaan yang mendapatkan program layanan perpustakaan berbasis inklusi sosial,” tuturnya di Jakarta, pada Jumat (6/9/2024).

Dia menambahkan, Perpusnas agar mendukung dan memperkuat program pembangunan perpustakaan di daerah 3T (Tertinggal, Terdepan, Terluar) dan melibatkan publik pada program-program di daerah.

“Termasuk bekerjasama dengan pemangku kepentingan agar diperkuat untuk memperluas kebudayaan literasi di daerah. Dan terakhir agar Perpusnas RI walaupun sudah tetapi kami ingin menegaskan agar lebih proaktif lagi melakukan koordinasi dengan komisi X DPR RI dan Kementerian Keuangan terkait DAK agar alokasi anggaran lebih tepat sasaran,” jelasnya. 

Anggota Komisi X DPR RI Adrianus Asia Sidot menyoroti pentingnya perpustakaan di daerah-daerah perbatasan untuk menumbuhkan nasionalisme anak-anak yang tinggal di kawasan tersebut. 

Baca Juga: DPR Puji Kinerja Mensos Risma dalam Menurunkan Angka Kemiskinan

“Mudah-mudahan bisa dibantu dengan perpustakaan. Apakah dengan perpustakaan desa, pojok baca dan seterusnya atau mungkin bisa dititipkan di pos-pos lintas batas jadi kerjasama dengan imigrasi, menitipkan buku-buku perpustakaan di situ,” ungkapnya.

Anggota Komisi X DPR RI Ali Zamroni berharap agar ada terobosan sederhana namun mengena, untuk meningkatkan literasi masyarakat desa di daerah, seperti motor perpustakaan keliling.

“Bantuan mobil Perpusnas kepada pemerintah kabupaten itu mereka sudah anggarkan, tetapi kalau bantuan motor perpustakaan untuk desa-desa itu lebih bermanfaat karena lebih langsung ke jantungnya gitu,” tuturnya.

Senada, Wakil Ketua Komisi X DPR RI Dede Yusuf menyampaikan tujuan utama Perpusnas adalah meningkatkan literasi Masyarakat, terutama generasi muda.

“Alangkah baiknya apabila kita ingin mendorong kegiatan-kegiatan di daerah perpustakaan taman membaca dengan konsep ini namanya motor keliling, motor perpustakaan keliling,” ucapnya.

Dalam kesempatan tersebut, para legislator mengucapkan selamat kepada Perpusnas atas penghargaan Jikji Prize dari UNESCO berkaitan dengan pelestarian naskah kuno. Selain itu, ucapan selamat diberikan kepada pelaksana tugas (Plt.) Kepala Perpusnas E. Aminudin Aziz sebagai satu dari 100 tokoh berpengaruh di bidang Artificial Intelligence (AI) dalam daftar TIME100 AI 2024.

Menanggapi hal tersebut Plt. Kepala Perpusnas E.Aminudin Aziz menjelaskan bahwa Perpusnas telah mengubah orientasi rencana program prioritas tahun 2025 dan seterusnya untuk disesuaikan dengan program prioritas dari pemerintahan baru.

Adapun program-program tersebut adalah program peningkatan layanan literasi yang berkualitas dan merata, program TPBIS (Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial), program penguatan komunitas dan penggerak literasi, serta program pembiasaan kegemaran membaca.

“Kami betul sangat peduli terhadap hal-hal yang tadi disampaikan oleh Ibu pimpinan misalnya akreditasi perpustakaan. Mulai tahun ini kami memang mengganti sistem akreditasi bukan hanya akreditasi, tapi pada saat yang sama kita juga akan memperoleh data-data tentang status dari perpustakaan itu,” jelasnya.

Terkait Karya Cetak dan Karya Rekam Analog (KCKR) penggayaan literasi, lanjutnya, Perpusnas sangat memperhatikan keberadaan perpustakaan di daerah 3T. Selain itu, daerah yang belum memiliki pusat bacaan masyarakat juga diperhatikan melalui kerja sama dengan Kementerian Desa.

“Kami punya 10 ribu ruang baca di desa dan TBM di tahun ini. Harapannya tahun depan itu bukan hanya 10 ribu desa, tetapi 20 ribu desa. Nah, ini tentu saja akan menggunakan dana anggaran tambahan yang kami usulkan itu,” ungkapnya.

Lebih lanjut, terkait naskah kuno dia menjelaskan bahwa naskah kuno menjadi salah satu program prioritas di Perpusnas. Selain itu, Perpusnas akan memperluas program TPBIS dari 100 perpustakaan menjadi 600 perpustakaan. 

“Tahun ini kami sudah alokasikan untuk 600 ya, kalau misalnya ada tambahan anggaran untuk tahun depan, ya selain yang 600 kita bisa sampai kepada angka misalnya 1.500 TPBIS baru,” tuturnya.

Mengenai Dana Alokasi Fisik (DAK), lanjutnya, akan terjadi penurunan anggaran dari Rp500 miliar menjadi Rp232 miliar sebagai peluang pemerintahan baru untuk pengalokasian DAK, serta akan ada Dana Alokasi non Fisik yang akan diterapkan pada 2025.

“DAK non fisik ini yang baru ya, ada 145 miliar. Ini menurut kawan-kawan di Kementerian PPN/ Bappenas, DAK fisiknya turun, DAK non fisik diberikan supaya memberikan fleksibilitas kepada Perpusnas untuk melakukan sinkronisasi program pusat ke kabupaten kota dan juga dimediasi oleh perpustakaan di tingkat provinsi agar kegiatan-kegiatan dapat dimonitor dengan baik,” ungkapnya. 

Baca Juga: Pemerintah Indonesia dan Colombo Plan Dukung Penguatan Peran Perpustakaan Umum sebagai Pembangunan Sosial

Dia menyetujui saran dan masukan yang diberikan Komisi X DPR RI terkait perluasan jangkauan dan pemerataan sumber bacaan kepada masyarakat.

“Saya betul-betul sepakat dengan yang tadi sampaikan oleh Komisi X dan perwakilan fraksi bahwa jangkauan harus diperluas. Ini yang sebetulnya kami lakukan secara besar-besaran tahun ini, Perpusnas hadir di 10 ribu desa. Tujuannya adalah untuk itu, supaya tidak ada lagi istilah anak-anak tidak mau ke perpustakaan karena jauh,” tuturnya.

Perpusnas akan mengusahakan penyediaan motor perpustakaan keliling guna menjangkau masyarakat di kawasan jangkauan terbatas dan memperbanyak Pojok Baca Digital (Pocadi) yang memang diperlukan oleh masyarakat.

“Semoga perjuangan yang dilakukan di Badan Anggaran dan ada tambahan untuk Perpustakaan Nasional, untuk mengerjakan pekerjaan-pekerjaan besar menjadikan literasi sebagai tulang punggung pembangunan bangsa ini. Terima kasih,” pungkasnya.