Satu Dekade Jokowi, Beragam Warisan untuk Sektor Kelapa Sawit Lebih Baik

Hal tersebut sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor 12 Tahun 2015. Yang mana saat itu mandatory campuran BBN 15% (B15) dimulai pada April 2015 lalu perlahan meningkat hingga B30 pada Januari 2020.

Di akhir jabatannya, Pemerintahan Jokowi telah meningkatkan campuran biodiesel menjadi B35 pada 1 Agustus 2023 yang diproyeksikan meningkat menjadi B40 pada 2025.

• Beasiswa Bagi Anak Petani Sawit Hingga Perguruan Tinggi

Anak-anak petani sawit di era Jokowi menjabat sebagai presiden ternyata dapat memperoleh kesempatan untuk berkuliah di bangku perguruan tinggi. Melalui dana saiwt yang dikelola oleh BPDPKS, total jumlah penerima beasiswa sawit ini mencapai 6.265 orang sejak tahun 2016.

• Pemberdayaan UKM Sawit yang Makin Beragam

Program dana sawit yang dikelola oleh BPDPKS rupanya menumbuhkan beragam produk turunan sawit itu sendiri. Misalnya produk UKM yang berbasis sawit yang makin bertumbuh pesat seperti makanan, minuman, batik, kerajinan tangan, hand sanitizer, pakaian, dan lain sebagainya.

• Berdirinya Dewan Negara Produsen Sawit

Pada tahun 2015, Council of Palm Oil Producing Countries atau CPOPC dibentuk oleh Indonesia dan Malaysia. Secretariat CPOPC ini didirikan di Jakarta pada tahun 2017. Tujuan dari berdirinya organisasi ini adalah mempromosikan, mengembangkan dan memperkuat kerja sama antar negara produsen minyak kelapa sawit,

• Gencarnya Program Hilirisasi Sawit

Di era Jokowi, kebijakan hilirisasi sawit berkembang pesat. Selain produk utama minyak kelapas awit dan inti sawit yang dimanfaatkan untuk berbagai penggunaan, program hilirisasi sawit juga telah menghasilkan produk turunan lainnya yang menambah nilai tambah secara ekonomis misalnya pakaian, kosmetik, pasta gigi, lemak cokelat, fatty acid, surfactant, hingga biodiesel. 

Merujuk data Kemenperin, dari semula terdapat 45 jenis produk, kini menjadi lebih dari 200 jenis produk hilir kelapa sawit.

• Rencana Aksi Nasional Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan

Pada 22 November 2019 lalu, Jokowi menandatangani Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Aksi Nasional Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Tahun 2019 – 2024 (RAN-KSB).

Tujuan Inpres tersebut adalah meningkatkan kapasitas serta kapabilitas para pekebun, penyelesaian status dan legalitas lahan, pemanfaatan kelapa sawit sebagai energi baru terbarukan dan meningkatkan diplomasi untuk mencapai perkebunan kelapa sawit yang berkelanjutan, hingga mempercepat tercapainya perkebunan kelapa sawit Indonesia yang berkelanjutan.

• Dana Bagi Hasil Sawit

Melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 38 Tahun 2023 tentang Dana Bagi Hasil (DBH) Perkebunan Sawit, Pemerintah Indonesia berhasil dalam mengurangi ketimpangan fiscal dan eksternalitas yang berdampak negatif dari kegiatan ekonomi perkebunan sawit.

PP yang berlaku pada 24 Juli 2024 itu menyebut bahwa DBH Sawit merupakan dana yang diperoleh dari bea keluar dan pungutan ekspor yang dikenakan atas kelapa sawit, minyak kelapa sawit mentah dan produk turunannya.

• Bursa CPO Indonesia

Sebagai produsen sawit terbesar di dunia, Jokowi pun mendukung pembentukan Bursa CPO Indonesia agar bisa menjadi rujukan harga dunia internasional.

Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan alias Zulhas pada 14 Oktober 2024 meluncurkan perdagangan pasar fisik minyak kelapa sawit mentah (CPO) di Bursa Berjangka Indonesia di Jakarta.

Baca Juga: Sediakan Akses Teknologi Kepada Petani Sawit, APKASINDO Jalin Kerja Sama dengan PT Tribuana

Adapun peluncuran tersebut merupakan terobosan yang dilakukan oleh Kementerian Perdagangan melalui Badan pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) dalam rangka untuk memperbaiki tata kelola perdagangan CPO di Bursa Berjangka.