Industri Sawit dan Kakao Tanggapi Diubahnya BPDPKS

Eddy mengaku bahwa saat ini pihaknya masih belum memperoleh kepastian apakah skema pungutan ekspor untuk komoditas kakao dan kelapa akan diperlakukan sama dengan sawit. Maka dari itu, dia menyebut bahwa diperlukan kajian lebih lanjut yang melibatkan para pelaku usaha dan BPDP itu sendiri.

“Industri sawit sendiri dihadapkan oleh tantangan berkurangnya kemampuan produksi dan potensi dikorbannya penjualan ekspor demi memenuhi kebutuhan sawit untuk program biodiesel,” ujar Eddy.

Baca Juga: Prabowo Tak Segan Tindak Oknum Pengusaha Sawit Tak Bayar Pajak: 300 Lebih...

Sementara itu, Ketua Umum Dewan Kakao Indonesia (Dekaindo), Soetanto Abdullah, menjelaskan bahwa para pelaku usaha sepakat dengan dibentuknya BPDP yang turut menyasar komoditas kakao.

"Perpres ini akan mengalihkan bea ekspor biji kakao yang selama ini masuk ke APBN, kini menjadi pungutan yang dikelola langsung oleh BPDP untuk kepentingan program-program industri kakao," jelas dia, Senin (28/10/2024).

Maka dari itu, pihaknya berharap jika BPDP nantinya benar-benar fokus dalam mengelola dana yang dihimpun dari berbagai pelaku usaha perkebunan, termasuk kakao. Di sisi lain, dia menilai bahwa BPDP juga mesti bisa memastikan dana hasil pungutan dan iuran ini tepat sasaran untuk peningkatan produksi kakao di dalam negeri.

"Peningkatan produksi ini diperlukan agar kebutuhan bahan baku industri dalam negeri dapat terpenuhi sehingga ketergantungan impor berkurang," imbuhnya.

Baca Juga: ofi Umumkan Hasil Program Wanatani Kakao dan Kopi Berkelanjutan LASCARCOCO di Tahun Pertama

Sebagai informasi, tahun 2023 lalu produksi biji kakao nasional tercatat sebanyak 641.700 ton. Selama ini, hasil produksi biji kakao baru mampu memenuhi 45% kebutuhan kakao nasional, sedangkan 55% lainnya mesti diimpor dari negara lain. Dekaindo pun memperkirakan produksi biji kakao nasional pada 2024 dapat lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya, meski Indonesia tetap memerlukan pasokan biji kakao impor.