Transisi Energi Perlu Berlangsung Secara Adil dan Terarah

Transisi energi berkeadilan harus menjadi prinsip utama untuk mencapai target net zero emissions (NZE) pada 2060 atau lebih cepat, sekaligus mendukung pencapaian visi Indonesia Emas 2045.

Selain itu, percepatan transisi energi berkeadilan membantu Indonesia melaksanakan kesepakatan pada Conference of Parties (COP-28) untuk meningkatkan kapasitas energi terbarukan hingga tiga kali lipat (triple up) dan menggandakan upaya efisiensi energi (double down) pada tahun 2030 untuk menjaga kenaikan suhu bumi 1,5 derajat Celcius.

Prof. Bambang Brodjonegoro, Ketua Indonesia Clean Energy Forum (ICEF) mengatakan bahwa untuk mencapai seluruh target tersebut diperlukan pendekatan yang adil, terarah dan inklusif.

Menurutnya, bagi Indonesia, peningkatan kapasitas energi terbarukan dan efisiensi energi memerlukan langkah nyata yang memprioritaskan kesetaraan sosial dan ekonomi.

“Pendekatan transisi yang adil dan terarah perlu dilakukan secara kolaboratif, didukung oleh kebijakan yang tepat, investasi infrastruktur, penguasaan teknologi, dan pengembangan sumber daya manusia (SDM). Artinya, kita perlu menyelaraskan antara kebijakan ekonomi dan energi untuk mendukung penciptaan lapangan kerja, resiliensi ekonomi dan pertumbuhan berkelanjutan, memastikan tidak seorangpun yang tertinggal dalam proses transisi energi,” ungkap Bambang pada pembukaan Indonesia Energy Transition Dialogue (IETD) 2024 yang diselenggarakan oleh Institute for Essential Services Reform (IESR), Indonesia Clean Energy Forum (ICEF) dan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (KESDM) di Jakarta, hari ini (4/11/2024).

Bambang juga menegaskan pentingnya pembuat kebijakan dan pemangku kepentingan mengubah pandangan bahwa transisi energi adalah peluang ekonomi bukan sebuah beban sehingga dapat menarik lebih banyak investasi dan menciptakan ekosistem bisnis yang berkelanjutan.

Baca Juga: Sukseskan Transisi Energi, 1.700 Pegawai PLN Timba Ilmu EBT

Selain itu, integrasi praktik berkelanjutan dalam ekonomi Indonesia akan mendukung agenda Asta Cita dari kepemimpinan Prabowo-Gibran untuk mencapai pertumbuhan ekonomi delapan persen.

Duta Besar Inggris untuk Indonesia dan Timor Leste, Dominic Jermey CVO, OBE, menyatakan bahwa sebagai bagian dari aksi mitigasi iklim, Inggris telah mengakhiri operasi PLTU batubara terakhirnya bulan lalu, sehingga kini seluruh pasokan listriknya tidak ada yang berasal dari batu bara.

"Inggris berkomitmen untuk berkontribusi dalam penanganan perubahan iklim, bukan hanya di dalam negeri, melainkan juga dengan berbagai mitra global termasuk Indonesia, serta berkolaborasi bersama karena perubahan iklim merupakan tantangan global yang membutuhkan aksi global," tegas Dominic.

Di Indonesia, sejauh ini investasi senilai lebih dari USD 800 juta telah disetujui dalam Just Energy Transition Partnership (JETP). Pembiayaan lainnya dari JETP internasional senilai USD 5-6 miliar sedang dinegosiasikan dan siap mengalir untuk mendukung transisi energi terbarukan. Indonesia tidak sendirian dalam perjalanan transisi energi.

"Sebagai mitra global, Inggris, bersama anggota International Partners Group (IPG) lainnya dalam kemitraan JETP, senantiasa mendukung upaya dekarbonisasi sektor energi Indonesia,” jelas Dominic.

Fabby Tumiwa, Direktur Eksekutif IESR menyebut bahwa pelaksanaan transisi energi yang adil dan tertata memerlukan komitmen dan kepemimpinan kuat yang mampu mendorong pemangku kepentingan mengambil langkah nyata dalam meningkatkan bauran energi terbarukan, melaksanakan efisiensi energi, dan membangun kolaborasi lintas sektor, serta mengatasi hambatan-hambatan investasi untuk mencapai target nasional.

“Peningkatan bauran energi terbarukan membutuhkan peningkatan investasi yang akan meningkatkan kontribusi pada pertumbuhan ekonomi tinggi delapan persen yang menjadi target pemerintah Prabowo," ujar Fabby.

Selain itu, adanya target yang jelas dan peningkatan permintaan teknologi energi bersih dalam negeri akan mendorong minat investasi pada manufaktur industri teknologi energi bersih jika didukung kebijakan dan regulasi yang memadai.

Pertumbuhan industri manufaktur domestik ini akan menyumbang pertumbuhan ekonomi. Selain itu, ketersediaan energi bersih juga dapat menjadi daya tarik untuk investasi hilirisasi maupun industri manufaktur lainnya.

"Untuk itu, pemerintah perlu menyelaraskan perencanaan pembangunan, menyelaraskan kebijakan transisi energi dengan kebijakan industri dan juga peningkatan kualitas SDM,” lanjut Fabby.

Sementara itu, Prof. Eniya Listiani Dewi, Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE), menyebutkan bahwa investasi energi terbarukan di Indonesia masih perlu ditingkatkan. Berdasarkan proyek energi terbarukan dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2021-2030, terdapat peluang investasi sebesar USD 15,9 miliar.

Baca Juga: Selama Transisi Nomenklatur, Program Pemasaran Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tetap Dimaksimalkan

Eniya menambahkan bahwa pemerintah berupaya menarik investasi ini dengan menerbitkan Peraturan Menteri ESDM No. 11/2024 tentang Penggunaan Produk Dalam Negeri untuk Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan, serta Peraturan Menteri Perindustrian No.33/2024 tentang Pedoman Penggunaan Produk Dalam Negeri Untuk Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan.

Langkah ini diharapkan dapat mempercepat pembangunan infrastruktur energi terbarukan sambil membangun industri energi terbarukan dalam negeri.

Indonesia Energy Transition Dialogue (IETD) 2024 merupakan IETD yang ketujuh semenjak pertama kali diadakan pada 2018. IETD 2024 berlangsung pada 4-6 November 2024 dengan tema “Mewujudkan Transisi Energi yang Berkeadilan dan Tertata”.

IETD 2024 melalui 11 sesi dengan ragam topik dan format, menghadirkan 50 pembicara, panelis dan moderator nasional dan internasional.

Hasil dari IETD 2024 akan disarikan dan menjadi masukan bagi pemerintah Prabowo-Gibran untuk menyiapkan program transisi energi yang berkeadilan dan mencapai tujuan kemandirian energi dalam lima tahun mendatang.