BP TASKIN Kolaborasi dengan APDESI Percepat Pengentasan Kemiskinan

Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (BP TASKIN) resmi menggandeng Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) dalam upaya mengentaskan kemiskinan di seluruh pelosok Tanah Air. Langkah kolaboratif ini merupakan bagian dari komitmen BP TASKIN, yang dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 163 Tahun 2024, untuk memaksimalkan penurunan angka kemiskinan hingga nol persen di akhir masa pemerintahan Kabinet Merah-Putih, sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto.

Kepala BP TASKIN, Budiman Sudjatmiko, menekankan pentingnya pendekatan kolaboratif dengan pemerintah desa dalam menghadapi tantangan ekonomi yang kompleks.

“Sesuai arahan Presiden, target BP TASKIN adalah menekan angka kemiskinan menuju nol persen hingga akhir masa pemerintahan Kabinet Merah-Putih,” ungkap Budiman dalam keterangan pers di Gedung Kementerian Sekretaris Negara, Jakarta.

Baca Juga: Misi Berat Prabowo Menghapus Kemiskinan Ekstrem

Dampak yang diinginkan dari kerja sama ini mencakup lebih dari sekadar distribusi bantuan sosial. “Pengentasan kemiskinan akan melampaui program bantuan sosial sederhana menuju pemberdayaan melalui penciptaan lapangan kerja dan pembentukan ekosistem bisnis bagi masyarakat miskin,” jelas Budiman. Program strategis ini juga mencakup makanan bergizi gratis, digitalisasi desa, dan perumahan terjangkau.

Ketua APDESI, Surtawijaya, menyatakan komitmen organisasinya untuk berkolaborasi penuh dalam mengawal setiap inisiatif BP TASKIN. “Kami berkomitmen untuk mengawal program-program BP TASKIN dan siap menjadi mitra bersinergi dalam rangka pengentasan kemiskinan,” ujar Surtawijaya. Ia juga menekankan pentingnya kemitraan antara pemerintah pusat dan desa dalam mengatasi persoalan kemiskinan secara terarah.

Baca Juga: Janji Prabowo Tekan Kemiskinan: Gelontorkan Bansos, Aneka Kredit Usaha dan Lanjutkan Program Mekaar

Dalam pertemuan tersebut, Wakil Kepala BP TASKIN, Nanik S. Deyang, menyoroti pentingnya Dana Desa untuk mempercepat pengurangan kemiskinan. “Peran Dana Desa sangat krusial. Alokasinya harus dilakukan secara strategis melalui musyawarah desa, sesuai dengan arahan Perpres No. 163 Tahun 2024,” tambahnya.

BP TASKIN juga mengantisipasi disrupsi teknologi sebagai potensi penyebab baru kemiskinan. “Kami berencana untuk melibatkan para kepala desa dalam mengidentifikasi dan mengatasi tantangan ini,” lanjut Budiman. Kerjasama dengan APDESI, diharapkan dapat memperkuat implementasi program-program di tingkat desa, guna memastikan solusi yang lebih tepat sasaran dan efektif.

Sementara itu, data dari Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian tahun 2024 menunjukkan ketimpangan dan tingkat kemiskinan yang bervariasi di seluruh provinsi. Hanya Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara yang masuk dalam kategori high berdasarkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan tingkat kemiskinan. Kalimantan Timur mencatat tingkat kemiskinan 5,78 persen dengan PDRB USD14.160, sedangkan Kalimantan Utara di angka 6,32 persen dengan PDRB USD13.240.

BP TASKIN berharap kolaborasi dengan APDESI dapat mendorong realisasi rencana ambisius pemerintah dalam menciptakan masyarakat yang sejahtera dan bebas dari kemiskinan. “Kolaborasi ini adalah langkah konkret untuk memastikan tidak ada masyarakat desa yang tertinggal dalam perjuangan melawan kemiskinan,” tutup Budiman.