Menuju Nol Kemiskinan Ekstrem 2026, BP Taskin Pacu Agenda Strategis Nasional

Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (BP Taskin) menyiapkan serangkaian agenda strategis untuk mendukung target nasional penghapusan kemiskinan ekstrem hingga nol persen pada 2026 serta penurunan tingkat kemiskinan menjadi 4,5 persen pada 2029.

Upaya tersebut dijalankan berdasarkan mandat Peraturan Presiden Nomor 163 Tahun 2024 yang menempatkan BP Taskin sebagai koordinator utama percepatan pengentasan kemiskinan lintas kementerian dan lembaga.

Rencana kerja dan target strategis itu dipaparkan dalam kegiatan Media Gathering BP Taskin yang digelar di Gedung Graha Kebon Sirih, Jakarta, Selasa (16/12/2025). Dalam forum tersebut, BP Taskin menegaskan bahwa tahun 2026 menjadi fase krusial dalam memastikan berbagai program pengentasan kemiskinan berjalan terarah, terintegrasi, dan berdampak langsung bagi masyarakat miskin.

Pada 2026, BP Taskin akan memprioritaskan penguatan koordinasi lintas sektor, peningkatan ketepatan penargetan, serta perluasan penerapan model intervensi terintegrasi di wilayah-wilayah prioritas. Seluruh langkah tersebut didukung oleh sistem monitoring dan evaluasi nasional untuk memastikan setiap intervensi memberikan hasil nyata bagi keluarga berpendapatan rendah.

BP Taskin juga akan menyelaraskan kebijakan perlindungan sosial, pemberdayaan masyarakat, dan afirmasi ekonomi, khususnya di daerah yang masih memiliki tingkat kemiskinan ekstrem tinggi. Pemanfaatan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) serta penguatan lanjutan Kajian Sistem Perlindungan Nasional (SPN) terus ditingkatkan guna memastikan penargetan kelompok desil terbawah semakin presisi.

Kepala BP Taskin Budiman Sudjatmiko menegaskan bahwa target nol kemiskinan ekstrem merupakan komitmen nasional yang membutuhkan kerja bersama seluruh pemangku kepentingan.

Menurutnya, BP Taskin telah menyiapkan sejumlah program khusus yang akan diimplementasikan secara intensif dan diharapkan mampu menjadi pengungkit percepatan penurunan kemiskinan ekstrem di berbagai daerah.

“Target nol persen kemiskinan ekstrem pada tahun 2026 adalah komitmen nasional yang harus kita capai bersama. BP Taskin menyiapkan sejumlah program khusus yang akan dijalankan secara intensif sebagai katalisator percepatan pengentasan kemiskinan ekstrem di seluruh Indonesia,” ujar Budiman.

Sejalan dengan itu, BP Taskin mulai mengimplementasikan SiTaskin sebagai model konvergensi lintas program di wilayah dengan kantong kemiskinan ekstrem. Model ini mengintegrasikan bantuan dasar hingga program pemberdayaan masyarakat, yang selanjutnya akan direplikasi di daerah lain dengan tingkat kemiskinan ekstrem tinggi guna mencapai target nasional pada 2026.

Selain SiTaskin, BP Taskin memperkuat kebijakan Graduasi Terpadu serta mengembangkan sistem monitoring dan evaluasi nasional agar keluarga penerima manfaat dapat bergerak secara terukur menuju kemandirian ekonomi.

Seluruh agenda percepatan pengentasan kemiskinan juga akan dikonsolidasikan antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta mitra non-pemerintah agar pelaksanaannya terintegrasi dan berfokus pada kantong-kantong kemiskinan ekstrem.

Wakil Kepala BP Taskin Iwan Sumule menekankan pentingnya sinkronisasi lintas level pemerintahan agar program berjalan efektif di daerah. Ia menyebut, penyelarasan program kementerian dan lembaga dengan program pemerintah daerah kabupaten dan kota menjadi kunci agar setiap intervensi benar-benar berdampak pada penurunan angka kemiskinan.

“BP Taskin akan menyinkronkan program kementerian dan lembaga dengan program pemerintah daerah kabupaten dan kota, sehingga setiap langkah yang dilakukan dapat secara nyata menurunkan angka kemiskinan di daerah,” ujarnya.

Dengan arah kebijakan dan target kerja tersebut, BP Taskin optimistis dapat memperkuat perannya dalam mendukung agenda nasional pengentasan kemiskinan pada 2026 sekaligus memastikan seluruh program terlaksana secara efektif, terukur, dan berkelanjutan.