Beda dengan Indonesia, Vietnam Perpanjang Pengurangan PPN hingga Juni 2025

Majelis Nasional ke-15 Vietnam menyetujui perpanjangan kebijakan pengurangan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari 10% menjadi 8% hingga 30 Juni 2025. Kebijakan ini ditujukan untuk mendukung pemulihan ekonomi dan mendorong konsumsi domestik setelah pandemi Covid-19.

Pengurangan PPN berlaku untuk barang dan jasa tertentu, seperti penerbangan, transportasi, pariwisata, akomodasi, layanan katering, pendidikan, pelatihan, pertanian, pemrosesan, manufaktur, dan perumahan sosial. Barang dan jasa yang tidak termasuk dalam kebijakan ini adalah real estat, sekuritas, perbankan, telekomunikasi, teknologi informasi, bahan kimia, produk pertambangan, serta barang yang dikenakan pajak konsumsi khusus.

Kementerian Keuangan Vietnam memperkirakan bahwa pengurangan PPN akan menyebabkan penurunan pendapatan anggaran negara sekitar VND 26,1 triliun (setara dengan US$ 1,028 miliar atau Rp 16,3 triliun) pada semester pertama 2025. Namun, kebijakan ini diyakini dapat mendukung produksi, bisnis, dan konsumsi, yang pada akhirnya menciptakan pendapatan tambahan bagi negara.

Menurut data sebelumnya, sejak kebijakan ini diterapkan pada 2022, dampaknya cukup signifikan. Pada tahun pertama, pengurangan PPN mencapai VND 51,4 triliun, mendorong pertumbuhan penjualan eceran barang dan jasa hingga 19,8% dibandingkan 2021. Pada semester kedua 2023, pengurangan PPN senilai VND 23,4 triliun membantu meningkatkan total penjualan sebesar 9,6%.

Sebelumnya, kebijakan ini dijadwalkan berakhir pada 31 Desember 2024. Namun, usulan dari Kementerian Keuangan mendorong pemerintah memperpanjang periode insentif tersebut. Pakar ekonomi Dinh Trong Thinh menegaskan bahwa kebijakan ini diharapkan dapat merangsang konsumsi dengan menurunkan biaya barang dan jasa, memberikan dampak positif bagi pemulihan ekonomi Vietnam.