Prabowo Minta Kunjungan Luar Negeri Dibatasi, Pakar: Selama ini Memang Menyedot Anggaran yang Besar

Guru Besar Ilmu Kebijakan Publik Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) Prof. Dwiyanto Indiahono mengapresiasi kebijakan pemerintah pusat yang akan memangkas perjalanan dinas luar negeri (PDLN).

"Harus diapresiasi, dan hal ini menjadi penting karena memang selama ini dinas luar negeri menyedot anggaran yang besar,” kata Dwiyanto dikutip dari Antara.

Ia memandang jika kebijakan ini berdampak positif, tentu saja akan memberikan efek yang baik pula untuk pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Dwiyanto juga berharap pemerintah menyampaikan ke publik tentang capaian dan dampak usai menerapkan kebijakan efisiensi tersebut.

"Harapannya ketika akuntabilitas dan transparansi pemerintah meningkat, maka kepercayaan publik kepada pemerintah juga akan semakin tinggi," tambahnya.

Sebelumnya, Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg) menerbitkan surat bernomor B-32/M/S/LN.00/12/2024 tentang Kebijakan Izin Perjalanan Dinas Luar Negeri yang ditandatangani Mensetneg Prasetyo Hadi di Jakarta, 23 Desember 2024.

Dalam surat yang bersifat "sangat segera" itu, teknis PDLN disampaikan kepada berbagai pihak, mulai dari jajaran Kabinet Merah Putih hingga kepala daerah di seluruh Indonesia.

Kemudian, surat tersebut mengatur bila pelaksanaan PDLN dilakukan tanpa persetujuan Presiden, maka pesertanya akan menerima konsekuensi administratif maupun sanksi lainnya