Tekan Backlog Perumahan, Prabowo Banjiri Sektor Properti dengan Insentif

Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) mengumumkan bahwa pemerintah akan memberikan  insentif besar-besaran untuk mempermudah masyarakat memiliki properti, termasuk penghapusan pajak pembelian rumah dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Maruarar Sirait menyatakan bahwa pemerintah telah menurunkan kedua hal tersebut menjadi nol persen untuk mengurangi beban masyarakat dalam pembelian properti.

Baca Juga: Presiden Prabowo Dorong Kebijakan Pro Rakyat di Sektor Perumahan, Fokus pada Masyarakat Berpenghasilan Rendah

“Kami sudah membuat surat keputusan bersama untuk menetapkan BPHTB. Ini sangat membantu rakyat,” jelas Maruarar, dilansir Kamis (9/1).

Adapun ajak Pertambahan Nilai (PPN) untuk pembelian properti akan dihapuskan jika harga properti tersebut kurang dari Rp2 Miliar. Diharapkan dengan ini, masyarakat bisa mendapatkan hunian idaman mereka dengan lebih terjangkau.

Maruarar juga mengatakan pemerintah mempercepat pengurusan izin Persetujuan Bangunan Gedung (PBG). Ia bahkan mengatakan kini hal tersebut bisa dilakukan hanya dalam waktu empat jam saja.

"PBG untuk bangunan gedung, ya itu juga nol persen. Tadinya empat puluh lima hari, kita sudah buat itu menjadi sepuluh hari. Bahkan pengurusan bisa dilakukan dalam waktu empat jam saja,” ujar Maruarar.

Baca Juga: Prabowo Minta Tanah Hasil Korupsi Bisa Dibangun Perumahan bagi Masyarakat Berpenghasilan di Bawah Rp8 Juta

Pemerintah berharap dengan kebijakan ini, daya beli masyarakat terhadap properti akan meningkat seiring dengan cepatnya proses pembangunan dan kepemilikan rumah yang mana juga turut akan berdampak terhadap sektor properti dari Indonesia.