Kadin Dukung Agroforestri Hutan Indonesia Guna Capai Target Ekonomi 8%

Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, mendukung rencana target pertumbuhan ekonomi 8% yang direncanakan oleh Presiden Prabowo Subianto melalui inisiatif Kementerian Kehutanan (Kemenhut) dalam mengidentifikasi potensi sektor kehutanan guna mendukung kemandirian pangan dan energi.

Dlaam keterangannya, Rukmantara selaku Project Leader Kadin Regenerative Forest Business Hub (RFBH), menilai jika di Indonesia, hutan kerap dipandang sebagai sumber kayu. Padahal, Rukmantara menilai jika di dalam hutan tersebut terdapat potensi besar untuk kemandirian pangan dan energi di dalam negeri.

Baca Juga: Anindya Bakrie Tidak Hadir, Mediasi Munaslub Kadin Dijadwal Ulang

“Ketua Umum Kadin meminta kami mengidentifikasi konsesi yang berpotensi mendukung kemandirian pangan, seperti kawasan sagu, padi ladang dan tanaman lain yang telah dikelola masyarakat secara tradisional. Dengan pendekatan intensifikasi yang tepat, produktivitas tanaman ini dapat meningkat secara signifikan,” ujar Rumantara lewat keterangan yang diterima di Jakarta, dikutip Jumat (10/1/2025).

Sebagai informasi, Kadin RFBH merupakan sebuah task force khusus yang diinisiasi oleh Kadin Indonesia dengan tujuan untuk mendukung pengusaha dalam penerapan kebijakan multiusaha kehutanan alias MUK. MUK sendiri diatur dalam Undang-Undang Cipta Kerja (UUCK). Kebijakan tersebut, kata Rumantara, dianggap merupakan peluang optimalisasi sumber daya kehutanan yang tidak terbatas pada kayu saja.

Kadin RFBH, jelasnya, melalui metode intensifikasi memanfaatkan teknologi berkelanjutan dan diusulkan sebagai solusi utama guna meningkatkan produktivitas lahan. Di sisi lain, pihaknya juga mendorong para pengusaha untuk mengadopsi model pengelolaan hutan berkelanjutan seperti agroforestry, silvopastura dan silvofisheri.

“Agroforestri memungkinkan penanaman tanaman kayu bersama tanaman energi, seperti aren dan pongamia, serta komoditas bernilai tinggi seperti kopi, kakao, vanili, dan tanaman penghasil minyak esensial. Pendekatan ini memperhatikan kecocokan lahan dan kelestarian lingkungan,” ungkap Rumantara.

Menurut dia, silvopastura dinilai berpotensi dalam mendukung ketahanan pangan melalui pengembangan peternakan berbasis hutan selain melakukan tumpang sari. Di sisi lain, menurut data dari Badan Pusat Statistik (BPS), impor daging Indonesia pada tahun 2024 lalu menyentuh angka Rp5,87 triliun.

“Dengan lahan yang tersedia untuk silvopastura, kita dapat mengurangi ketergantungan pada impor daging,” imbuhnya.

Lebih lanjut, sekitar lebih dari 30 juta hektare kawasan hutan menurut Kadin RFBH dikelola oleh sekitar 600 perusahaan pemegang izin Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH), tak hanya itu, sekitar 8 juta hektare perhutanan sosial pun melibatkan 1,3 juta kepala keluarga.

Dengan kata lain, apabila potensi tersebut dimanfaatkan secara optimal, maka pihaknya yakin jika ketahanan pangan dan energi nasional bisa tercapai tanpa mengorbankan kelestarian hutan.

Baca Juga: Kadin Siap Optimalkan Manfaat Indonesia Gabung BRICS

Selain itu, apabila hutan dikelola dengan baik sesuai dengan arahan Kemenhut, sambungnya, maka sektor kehutanan dinilai bisa menyumbang kontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, pengurangan impor, dan penciptaan lapangan kerja berkelanjutan yang relevan dengan komitmen Indonesia, khususnya dalam mencapai target Net Zero Emission serta pengembangan hijau berkelanjutan.